JAKARTA, (Panjimas.com) – Mencermati portofolio Kabinet Reshuffle Jilid 2 yang diumumkan Presiden RI pada Rabu (26/7), Keluarga Alumni Lembaga Dakwah Kampus (KA-LDK) menyerukan agar parpol dan masyarakat menetapkan dan memilih sepasang saja calon pemimpin DKI Jakarta.
KA-LDK merupakan forum yang menghimpun alumni aktivis LDK dari sejumlah perguruan tinggi seperti IPB, Universitas Airlangga, Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Nasional Sebelas Maret, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Tadulako, dan sebagainya.
Koordinator KA-LDK, Dr Farhat Umar, menjelaskan pada Rabu (24/7), salah satu implikasi politik dari reshuffle kabinet adalah semakin kuatnya dukungan untuk Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Seperti dilansir media massa, Ahok pindah jalur dari jalur independen ke jalur parpol. Ia kini didukung parpol-parpol penguasa (PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura) untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017-2022.
Farhat Umar menegaskan, Ahok adalah the wrong man in the wrong place.
Merujuk pada fatwa Ketua Majlis Fatwa dan Lembaga Kajian Strategis Dewan Dakwah, Dr Ahmad Zain An-Najah Lc, Provinsi DKI Jakarta yang berpenduduk mayoritas muslim selayaknya dipimpin gubernur muslim.
‘’Daerah mayoritas muslim dipimpin gubernur non muslim, maka umat Islam tak wajib taat. Hubungan muslim dengan pemimpinnya hanyalah sebatas muamalah,’’ ujar Zain. Apalagi, Ahok yang secara KTP beragama Kristen Protestan, berbagai kebijakannya bersifat intoleran terhadap umat Islam.
Selain persoalan iman, imbuh Koordinator KA-LDK, kepemimpinan Ahok juga arogan, kasar, dan tidak adil. Gubernur DKI yang mendapat jabatan sebagai ‘’warisan’’ Gubernur Jokowi, ini dikenal temperamental (emosional), biasa mengucapkan kata-kata tak pantas, dan tidak ramah terhadap warga dhuafa ibukota seperti kaum nelayan Luar Batang.
Guna mengakhiri kekuasaan Ahok secara konstitusional, KA-LDK mendukung satu paket cagub-cawagub muslim terbaik yang akan head-to-head melawan Ahok dan pasangannya pada Pilgub DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari 2017.
Merujuk pada hasil jajak pendapat (polling) oleh An-Nashr Institute pada 2015, mayoritas (85%) warga Jakarta sangat tidak setuju terhadap calon gubernur dan atau wakil gubernur dari kalangan non-Muslim. Sementara 14 persen menyatakan tidak setuju. Hanya 0,6 persen responden saja yang menyatakan setuju. Sisanya tidak menjawab.
Hasil polling terkait Cagub Muslim dan partisipasi dalam Pilkada DKI 2017 dengan 1000 responden warga Jakarta itu dilansir di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, 25 Februari lalu.
Selanjutnya, Gerakan Muslim Jakarta (GMJ) saat ini tengah menggelar polling balon (bakal calon) Gubernur Muslim DKI. Para kandidat yang diajukan Ulama dan Tokoh Umat adalah: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra (Kode YIM), Letjen (purn) Sjafrie Sjamsoeddin (SS), Dr Adhyaksa Dault (AD), Dr Ihsanuddin Noorsy (IN), dan Sandhyaga Uno (SU).
Guna mendapatkan 1 Calon Gubernur Muslim Jakarta, GMJ mengundang warga ber-KTP DKI untuk berpartisipasi dalam polling dengan mengetik SMS/WA: Nama/Umur/Alamat/Gubernur Pilihan Saya [Kode Balon] lalu kirim ke nomor hp 081-8383-994.
KA-LDK menggesa Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan PKB untuk mengakomodir pilihan aspirasi warga melalui GMJ tersebut. ‘’Segera tetapkan pasangan cagub-cawagub muslim agar dapat segera disosialisasikan,’’ ujar Farhat Umar.[RN]