Aroma Pencitraan dalam Elegi Asmat

(Panjimas.com) – Santer diberitakan di sejumlah media bahwa 61 anak suku Asmat di Papua meninggal akibat campak dan gizi buruk sejak September 2017 hingga 11 Januari 2018. RSUD Asmat dilaporkan merawat ratusan pasien campak dan gizi buruk. Sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan dan 175 orang rawat inap  (Kompas.com 15/01/2018). Kabupaten Asmat merupakan daerah dataran rendah pesisir pantai, rawa-rawa yang tergenang air, sehingga akses menuju daerah hanya menggunakan speed boat (long boat) dan akses signal telepon belum ada (detik.news 15/01/2018)

Beritanya kian menggema hingga menarik perhatian Jokowi dan beberapa pihak untuk bersegera menanggapi kasus kematian anak Asmat ini. Mulai dari Pemkab Asmat, Dinas Kesehatan, Kemenkes, partai politik, bahkan tim Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan pun turun berlomba-lomba ambil bagian dalam mengobservasi kematian berantai ini. Sekaligus mengirimkan bantuan tim medis, makanan dan obat-obatan.

Sebenarnya, kasus gizi buruk ini tidak hanya menimpa Asmat, Papua saja. Banyak daerah di Indonesia yang masih dalam penanganan gizi buruk. Beberapa tahun lalu gizi buruk di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menjadi masalah serius karena sampai menyebabkan kematian 21 balita. Dan hingga Agustus 2017 tercatat 60 kasus gizi buruk, menurun dari tahun 2016 yang mencapai hingga 403 kasus. Dan inipun menjadi PR berat bagi Dinkes NTB untuk menanganinya karena angka kemiskinan di sana sulit diturunkan. (Suarantb.com 17/08/2017)

Sepintas, kita akan melihat kasus kematian bayi berantai di Asmat ini sebagai bencana kesehatan yang mengejutkan. Apalagi kejadian ini menimpa wilayah Papua, yang notabene merupakan salah satu wilayah indonesia paling timur yang disasar untuk perbaikan dan pembanguanan infrastruktur secara besar-besaran. Papua yang juga merupakan wilayah yang memiliki SDA terbesar di Indonesia karena memiliki “lembah” emas. Pembangunan jalan, jembatan, gedung pencakar langit, jembatan yang melintasi laut, jalan bebas hambatan dan rel kereta yang ditampilkan, ternyata tidak cukup menjamin adanya kemerataan kemakmuran dan kesejahteraan. Hingga fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan jauh dari layak terjadi di beberapa titik wilayah di sana.

Saat ini, penguasa memang sedang getol-getolnya membangun infrastruktur di sepanjang wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Banyak pihak yang berpendapat bahwa ini hanya cara penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Menutupi keterbelakangan yang ada dengan melakukan banyak pembangunan, termasuk pembanguanan infrastruktur dan opini. Seperti yang disampaikan Natalius Pigai (Mantan Komnas HAM), selama 3 tahun terakhir ini kita disuguhi informasi yang berlebihan tentang pembangunan Papua. Dihipnotis dengan berbagai pemberitaan bahwa di Papua konektivitas darat, laut dan udara terjalin, kota-kota di Papua dimetamorfosis sepeti Jakarta, Yogya, Semarang dan Surabaya. Ekonomi rakyat Papua makin membaik, derajat kesehatan dan pendidikan lebih baik. Namun nyatanya, ada beberapa tragedi kemanusiaan terbesar terjadi di Papua selama ini. (PortalNegri.com 14/01/2018)

Inilah elegi hidup dalam sistem Demokrasi, yang sebenarnya tidak hanya menimpa saudara kita di Papua. Apapun bisa dilakukan untuk menjaga pamor kekuasaan. Adakah rakyat masih bisa berharap hidup layak dalam sistem serupa ini? Adakah yang bisa menjamin semua bisa hidup layak dan sejahtera di tanah kaya ini?

Islam Menjamin Kesejahteraan

Bukan lagi menjadi wacana bahkan pemikiran asing bagi kita penghuni negri mayoritas muslim yang terbiasa bahkan terikat dengan aturan hidupnya, bahwa Islam merupakan sistem hidup yang paripurna. Tidak hanya mengatur persoalan ritual saja, namun juga mengatur dan menyelesaikan problemantika kehidupan pribadi, masyarakat dan bernegara.

Sebagaimana Islam mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara, penting kiranya adanya sebuah kepemimpinan yang mau dan ridha untuk mengambil semua aturan Islam sebagai tolok ukur kekuasaannya, untuk sepenuh hati mengatur urusan rakyatnya sehingga tidak ada yang terzalimi termasuk hak para bayi untuk hidup layak. Salah satu bagian terpenting dari syari’at Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu masyarakat, baik berupa pangan, pakaian, dan papan, serta lapangan pekerjaan. Jaminan pendidikan dan kesehatan. Dan ini, tidak lepas dari peran negara.

Islam mewajibkan negara untuk memelihara urusan rakyat dengan ancaman yg berat bagi yang melalaikannya. Rasulullah saw bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.”[HR. Bukhari dan Muslim]. Inilah alasan mengapa rakyat butuh kepemimpinan yang bertaqwa dalam mengelola SDA. Karena ketaqwa’an yang akan menjadi sebab dibukanya pintu berkah. Bukan hanya taqwa dalam masalah ritual individual saja, namun taqwa yang tercermin dengan sikap waspada dari melanggar aturan Allah dalam aspek apapun dan senantiasa tunduk kepada semua perintah Allah disertai keyakinan bahwa hanya aturan Allahlah yang layak untuk mengatur manusia. Akibat tiada ketaqwaan dalam pengeloalaan SDA, rakyat tidak akan merasakan berkah SDA tersebut. Sebab itulah, penting bagi kita menyatukan rasa dan pemikiran kita bahwa saat ini negri kita butuh sebuah kepemimpinan islam yang utuh untuk mengurusi kebutuhan rakyat sesuai aturan pemilik bumi ini, Allah Ta’ala. Wallahua’lam. [RN]

Penulis, Widya Tantina

Komunitas Rindu Syariah Sidoarjo