(Panjimas.com) – Meski akan memperingati kemerdekaan ke-72, sepatutnya kita meneropong jauh ke depan Indonesia. Benarkah Indonesia sudah merdeka secara hakiki? Ataukah dalam incaran asing, baik kepentingan Barat atau Timur. Tampaknya, ekspansi Cina melalui beragam cara ingin turut serta menikmati Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari trend pembanguna infrastruktur yang melibatkan Cina. Begitu pun simbol-simbol Tiongkok dan WNI keturunan cina dibangun di Indonesia.
Di berbagai daerah, terutama dikawasan wisata sudah dan sedang dibangun banyak sekali Klenteng, Vihara, tempat-tempat pemujaan, serta patung-patung simbol kekaisaran Cina. Di TMII dibangun patung POH An tui, di Tuban dibangun patung panglima perang cina Kwan Sing Tee Koen. Padahal sudah jelas POH An tui menjadi musuh pejuang kemerdekaan RI, adapun Kwan Sing Tee Koen adalah salah satu jendral dari Republik Rayat Tiongkok.
Selain itu juga dibangun Masjid-Masjid yang berarsitektur Tiongkok yang beraroma Naga yang merah menyala. Masyarakat dapat menerima karena memakai lebel Masjid Panglima Cheng Ho. Biasanya masjid arsitektur cina ini dilengkapai dengan patung Cheng Ho dalam ukura besar. Sekarang sudah berdiri sekitar 20 masjid Ceng ho diseluruh Indonesia mulai dari Semarang, Surabaya, Balikpapan, Pelembang dan lain-lain.
Pada umumnya Pemerintah Daerah memberikan ijin pembangunan di karenakan dengan maksud untuk memperindah kawasan wisata dalam rangka untuk menarik wisatawan khususnya dari Cina. Apalagi bangunan itu dibangun dengan dana mandiri, artinya pemerintah tidak mengeluarkan uang alias gratis sebagai sumbangan perusahaan cina dan pengusaha WNI keturunan tiongkok. Hampir semua kawasan wisata dari Pacitan, Malang Raya, sampai Banyuwangi senantiasa ada klenteng kha Tiongkok. Di Tuban, Gresik, dan klenteng dilengkapi dengan patung pahlawan cina. Di pulau Kemaro Palembang, Pontianak, Singkawang, Sungailiat dan Pangkal pinang dibuat Klenteng dengan sebutan terbesar di Asia. Bahkan dipulau Bangka sudah ada 1.200 klenteng, di Kalbar kurang lebih 1.000 klenteng dalam 5 tahun terakhir. Sebuah pertumbuhan yang amat dahsyat….!
Apakah semua itu hanya semata-mata untuk agama ? jelas bukan. Apakah simbol kekuatan NKRI? pastinya juga bukan. Tapi yang jelas semua itu atas ijin dari penguasa negeri ini. Karena Pemda merasa diuntungkan dengan ini semua. Pasalnya bangunan yang megah itu gratis dan tidak membebani APBD.
Pembangunan berbagai insfastruktur dengan arsitektur Tiongkok di Indonesia adalah simbol pengaruh China. Inilah penjajahan dan pencaplokan kultural secara sistematis dan massif. NKRI pelan-pelan dan bertahap kehilangan jati diri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
Ini masih dalam bentuk insfrastruktur, belum lagi jeratan hutang negeri ini terhadap Cina. Hutang Indonesia ke Cina meningkat drastis. Berdasarkan data yang dirilis di situs Bank Indonesia tercatat pada Juli, jumlah utang negeri tirai bamboo pada Mei 2017 sebesar 15,491 milliar dolar AS atau sekitar Rp. 2016 trilliun. Dan kini Tiongkok berada pada nomor urut ke 3 negara pemberi utang ke Indonesia dibawah jepang dan singapura. Jelas ini akan menjadi beban fiskal Negara, jika kita tidak dapat membayar utang tersebut tepat sebelum jatuh tempo. Menjadi tanda tanya besar, bagaimana bangsa ini akan terbebas dari jeratan utang luar negeri?
Sejumlah pengamat mengingatkan Indonesia, tentang utang yang menjerat Sri Lanka. Akibat utang ke Cina, Sri Lanka terpaksa menjual pelabuhannya. Dan jerat utang inilah sebenarnya strategi penjajahan di era modern. Apakah nasib bangsa Indonesia akan sama dengan apa yang dialami Sri Lanka yang telah menggadaikan aset negaranya? lantas apa yang menjadi jaminan bangsa ini? apakah kita akan kembali kehilangan aset BUMN?
Fakta ini akan memperlihatkan kepada kita, bahwa sebenarnya Indonesia telah terperangkap dalam jeratan hutang Cina. Artinya Indonesia kini dalam cengkraman Cina. Jangan jadikan rakyat Indonesia sebagai korban. Kalau kita menghadapi situasi seperti sekarang, pemerintah harus benar-benar mampu mencari solusi tuntasnya, jangan hanya berebut kepentingan. Segera sadari untuk kembali kepada jalan yang benar. [RN]
Penulis, AB Latif
Direktur Indopolitik Watch
