NEW DELHI, (Panjimas.com) – Insiden pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak muslimah berusia 8 tahun memicu kecaman keras di India, dimana para aktivis hak asasi manusia menuntut keadilan bagi korban.
“Ini adalah fakta bahwa ada kampanye politik untuk melindungi para pelaku,” pungkas Meenakshi Ganguly, Direktur Chapter Asia Selatan, Human Rights Watch, dikutip dari Anadolu Ajansi.
Gadis muslim berusia 8 tahun yang berasal dari keluarga penggembala nomaden itu sedang merumput hewan ternaknya ketika Ia kemudian diculik pada bulan Januari. Selang sepekan kemudian, tubuhnya yang diperkosa dan dimutilasi ditemukan di daerah Kathua di Jammu dan Kashmir.
“Pemerintah India dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi reformasi hukum yang signifikan untuk kasus kekerasan seksual. Tetapi kesenjangan besar tetap ada dalam implementasi,” tandas Ganguly.
Rolly Shivhare, seorang aktivis hak-hak perempuan dan anak, meyakini cukup sulit bagi warga negara biasa untuk mendapatkan keadilan di India.
“Sangat penting bahwa pemerintah harus memastikan keselamatan bagi anggota keluarga gadis itu dan para saksi dalam kasus ini, jika tidak, akan menjadi tantangan untuk menghukum para pelaku,” imbuh Rolly.
Pengadilan Jalur Cepat Khusus
Sementara itu, para pemimpin Muslim India menuntut bahwa kasus keji dan biadab tersebut harus diadili dalam pengadilan jalur cepat khusus.
“Pemerintah harus memastikan peradilan yang cepat dalam kasus ini melalui pengadilan jalur cepat. Kami menuntut hukuman mati untuk para pelakunya,” ungkap Arif Masood, Anggota Dewan Hukum Personal Muslim India, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB).
Sementara itu, Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti telah menuliskan surat kepada Kepala Hakim Pengadilan Tinggi Jammu dan Kashmir, dan meminta segera dibentuknya pengadilan jalur cepat khusus untuk mengadili para pelaku insiden pemerkosaan dan pembunuhan gadis muslim berusia delapan tahun itu.
Sejumlah tokoh perfilman India juga telah berbicara tentang masalah ini, dan menuntut keadilan bagi gadis muslim Kashmir itu.
Aktris veteran Bollywood dan politisi, Hema Malini melalui media sosialnya, mengutuk keras insiden itu.
“Harus ada pemberontakan nasional dengan dukungan kuat dari media, melawan hewan-hewan (para pelaku) ini yang tidak mengampuni para bayi dan balita. Saya setuju dengan Manekaji (menteri India) bahwa hukuman mati harus segera dilakukan, setelah terbukti bersalah dan seharusnya tidak ada jaminan atau pengampunan, termasuk bagi para remaja, untuk semua kasus perkosaan,” kicau Malini melalui akun Twitternya.
Kepolisian Kerala juga telah mendaftarkan sebuah kasus menuntut mantan bankir akibat serangan media sosial terhadap kasus pemerkosaan dan pembunuhan korban Kathua yang masih berusia delapan tahun itu.
Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Dipak Misra menuntut jawaban dari Dewan Bar India, sebuah dewan negara bagian, Asosiasi Pengadilan Tinggi Bar Jammu dan Asosiasi Bar Distrik Kathua pada tanggal 19 April mendatang.
Menurut lembar tuntutan hukum yang diajukan oleh Kepolisian Jammu dan Kashmir dalam kasus tersebut, anak perempuan muslim itu diperkosa tiga kali di sebuah kuil di Hiranagar di wilayah Kathua.
Gadis Muslim itu dilaporkan hilang di dekat rumahnya di Rasana pada 10 Januari dan jasadnya ditemukan 7 hari kemudian di hutan di dekat wilaya itu.
Dalang perkosaan dan pembunuhan ini, menurut penyelidikan polisi, adalah seorang pensiunan pejabat dari Departemen Pendapatan Negara, Sanji Ram, yang juga penjaga kuil di Hiranagar, Katua.
‘Upaya Takuti dan Usir Umat Muslim’
Sanji Ram meminta keponakannya untuk menculik anak perempuan yang “sering datang ke hutan di belakang rumah mereka untuk mencari pakan rumput bagi kuda-kudanya”.
Sanji Ram termasuk di antara 8 pelaku yang ditangkap, bersama putranya Vishal Jangotra dan keponakannya, semuanya, menurut Kepolisian, memperkosa gadis itu.
Tersangka lainnya yang telah ditangkap termasuk Polisi Khusus Deepak Khajuria dan Surinder Kumar, seorang warga Rasana Parvesh Kumar, Asisten Sub-inspektur Polisi Anand Dutta dan Kepala Polisi Tilak Raj. Dutta dan Raj ditangkap dengan tuduhan berusaha menghancurkan bukti-bukti setelah menerima suap dari Sanji Ram.
Menurut berkas kasus kepolisian, insiden pemerkosaan geng itu dilakukan untuk menakut-nakuti komunitas Muslim yang hidup nomaden dan memaksa mereka melarikan diri dari daerah yang didominasi Hindu.
Kasus ini mendorong gerakan komunal ketika sebuah organisasi yang disebut “Hindu Ekta Manch” didirikan oleh para politisi untuk mendukung para terdakwa dan mereka yang ditangkap oleh polisi. Di antara mereka yang mendukung organisasi Hindu ini adalah 2 Menteri yang berasal dari Partai Bhartiya Janta yang berkuasa, yakni Lal Singh dan Chander Prakash Ganga.
Situasi semakin memburuk ketika Jammu Bar Council, Dewan Bar Jammu, juga malah mendukung tindakan keji dan biadab terdakwa dan menolak untuk menerima penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian negara bagian, bahkan meminta penyelidikan baru oleh Biro Investigasi Pusat (CBI), sebuah Badan Investigasi Federal.
Ratusan pengacara Hindu dan pendukung para terdakwa turun ke jalan beberapa kali dalam sepekan terakhir, Mereka mengancam akan melancarkan agitasi jika kasus itu tidak diserahkan kepada Biro Investigasi Pusat (CBI). Para pengunjuk rasa melambai-lambaikan bendera-bendera India dan meneriakkan slogan-slogan patriotik dan slogan Hindu.
Menteri BJP Mundur
Wisnu Nandakumar, mantan karyawan bank swasta setempat, dipecat karena mengunggah komentar yang mengatakan “baik bahwa dia (gadis Kathua) terbunuh sekarang, kalau tidak dia akan melemparkan bom ke India besok.” Nandakumar diketahui bekerja sebagai asisten manajer di bank swasta di Jammu Kashmir.
Jumat (13/04) lalu, Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya angkat bicara atas masalah ini setelah sebelumnya membisu, Modi mengutuk keras insiden itu.
“Saya ingin meyakinkan bangsa bahwa tidak ada penjahat yang akan diselamatkan. Keadilan akan ditegakkan. Putri kami akan mendapatkan keadilan,” pungkasnya dalam sebuah acara di New Delhi.
Two Bharatiya Janata Party (BJP) ministers Choudhary Lal Singh and Chander Prakash Ganga, who attended a rally in support of the accused resigned from the Jammu and Kashmir government, India Today reported.
2 Partai Bharatiya Janata (BJP), Menteri Choudhary Lal Singh dan Chander Prakash Ganga, yang menghadiri aksi demonstrasi untuk mendukung para terdakwa akhirnya mengundurkan diri dari pemerintahan Jammu dan Kashmir, seperti dilansir India Today.
Kashmir, merupakan wilayah Himalaya dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Sebagaimana diketahui, Dataran Kashmir merupakan wilayah sengketa yang diklaim oleh India maupun Pakistan.
India dan Pakistan telah terlibat dalam tiga peperangan di tahun 1948, 1965, dan 1971, sejak wilayah itu terpecah di tahun 1947, dimana kemudian berdiri Republik Islam Pakistan. Sejak saat itu, kedua negara berkonflik dan bersengketa atas wilayah Kashmir.
Sejak tahun 1989, kelompok-kelompok perlawanan Kashmir di wilayah yang dikuasai India (IHK), telah berjuang melawan kekuasaan India demi kemerdekaan atau penyatuan wilayah Kashmir dengan negara Pakistan.
Juga di area gletser Siachen di Kashmir Utara, tentara India dan Pakistan telah bertempur sesekali sejak tahun 1984. Kemudian, gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.
Lebih dari 70.000 warga Kashmir telah tewas sejauh ini dalam kekerasan disana, sebagian besar dari mereka tewas dibunuh oleh pasukan India. Untuk diketahui, pemerintah India mengerahkan lebih dari setengah juta prajurit militer di wilayah Kashmir yang dikuasai India (IHK).
India menuduh Pakistan mendukung sentimen separatis di Kashmir, namun Islamabad membantahnya. Kedua negara mengklaim Kashmir secara keseluruhan dan mengendalikan berbagai bagiannya.
Selain itu ada bagian dari wilayah Kashmir yang juga dipegang oleh China. [IZ]
