JAKARTA, (Panjimas.com) — Presidium Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) baru-baru ini menemui Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, di Komplek DPR RI Senayan, Rabu (18/07). Delegasi pimpinan GNPF Ulama dipimpin Ketua Umum Ustadz Yusuf Muhammad Martak, kedua pihak membicarakan sejumlah persoalan ummat dan bangsa.
Kepada pria yang akrab disapa “Bamsoet” itu, Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak, menyampaikan pandangan para ulama terkait sejumlah persoalan bangsa. Tampak hadir pula Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Muhammad Al Khathath, dan Ustadz Edy Mulyadi.
“Tadi kami sampaikan sejumlah permasalahan yang terkait kriminalisasi dan ketidakadilan hukum yang terjadi kepada para ulama, habaib, ustadz dan tokoh umat Islam. Banyak kasus kecil yang tidak mempunyai dasar hukum justru malah diangkat dan diproses,” ujar Ustadz Yusuf Muhammad Martak di Jakarta, Rabu (18/07).
Sementara itu di sisi lain, banyak penista agama yang melakukan penghinaan baik kepada agama Islam maupun kepada tokoh Islam, tidak diproses hukum kendati telah dilaporkan ke polisi. “Bahkan ada yang sudah tersangka tapi malah di-SP3-kan,” imbuhnya.
Ustadz Yusuf Muhammad Martak mencontohkan kasus Victor Laiskodat, yang dalam pernyataannya terbukti telah mengancam akan membunuh umat Islam dan menuduh tiga partai sebagai sarang teroris yang akan mengembangkan khilafah di Indonesia.
“Pada kasus Laiskodat, aparat hukum tidak mengambil tindakan yang seharusnya Tapi justru dia diberi kebebasan mencalonkan diri menjadi gubernur dan saat ini terpilih menjadi gubernur di NTT,” paparnya.
Dalam pertemuan itu, GNPF Ulama juga menyinggung soal keterpurukan ekonomi. Menurut Ustadz Yusuf, banyak UKM yang tutup lantaran daya beli turun karena minimnya lapangan pekerjaan
“Kami sampaikan, sebelum moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, Indonesia tidak kurang dari 40-50 ribu orang perbulan mengirim tenaga kerja dari yang low skill sampai high skill ke luar negeri. Dengan adanya moratorium berarti ada sejumlah 40-50 ribu anak bangsa yang tidak memiliki pekerjaan,” jelasnya.
Soal banjir TKA juga disinggung Ustadz Edy Mulyadi. Fakta di lapangan menunjukkan saat ini banjir TKA itu telah merebut lapangan kerja yang semestinya menjadi hak anak negeri. Hal itu dimungkinkan karena pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi TKA dengan segala level keterampilan.
“Di Morowali, misalnya, TKA yg datang banyak tenaga kasar. Akibatnya, tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di perusahaan itu jadi tergusur. Ironisnya, para TKA itu dilatih oleh pekerja kita untuk menjadi mandor. Setelah mereka bisa, mandor lokalnya dipecat,” papar Ustadz Edy Mulyadi.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Terlebih lagi di banyak tempat sudah mulai terjadi gesekan antara TKA dan pekerja dan atau penduduk lokal. DPR, lanjut dia, harus mengambil peran untuk menghentikannya.
Senada dengan GNPF Ulama, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga merasakan keprihatinan yang sama terkait kondisi bangsa Indonesia. DPR RI menurutnya telah melakukan banyak Sidak maupun kunjungan kerja ke berbagai wilayah yang diduga dibanjiri tenaga kerja asing.
Komisi IX yang membawahi bidang ketenagakerjaan baru-baru ini juga telah melakukan sidak ke Morowali.
“Kami sudah tegaskan ke pemerintah bahwa tenaga kerja asing unskill jangan sampai tumbuh subur di tanah Indonesia. Justru yang harus kita lahirkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air,” tukas Bamsoet.
Ia mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan para ulama, dan tidak segan untuk urun rembug mencari solusi bagi persoalan bangsa bersama GNPF Ulama.
“Saya sama sekali tak meragukan kecintaan para ulama terhadap NKRI. Kini para alim ulama punya tantangan yang tak ringan. Selain merekatkan ukhuwah kebangsaan, alim ulama juga harus menjadi bagian dari penyejuk masyarakat, bangsa dan negara,” tandassnya.[IZ]
