Jakarta, Panjimas – Alhamdulillah rapat pleno pertama Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah berjalan lancar secara Online (22/3/23) yang awali penyegaran (Refreshment) bagi semua pengurus 43 orang dengan menampilkan pemateri dari pakar dan narasumber hadir yakni Prof Dr. Raditya, Prof Masri Mansoer, Dr. Untung Cahyono dari Dewan Pakar MPW PP Muhammadiyah, Prof Nurul Huda dari BWI, Asep Irawan dari Sinergi Fondation, juga hadir Dewan Pengawas Ari Anshory, Zafrullah Salim.
Bendahara umum PP Muhammadiyah Prof. Hilman Latief mengharapkan agar program unggulan yang ditetapkan dapat berjalan melalui skema pembiayaan baik melalui wakaf uang dengan cara Sukuk maupun wakaf melalui uang untuk pembangunan lahan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah. Juga perlu upaya transformasi digital dalam tata Kelola aset dan pendayagunaan wakaf Muhammadiyah.
Menurut Ketua MPW PP Muhammadiyah Amirsyah Tambunan bahwa Rapat Pleno sepakat menetapkan program unggulan antara lain; pertama, meningkatkan capaian inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah; kedua, penguatan kelembagaan dengan menyiapkan sejumlah panduan untuk penguatan kelembagaan Nazir dan melakukan pelatihan Nazir guna peningkatan kompetensi Nazir; ketiga, bidang Investasi dan kerjasama akan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak dalam rangka pendayagunaan wakaf agar lebih produktif baik di pedesaan maupun di perkotaan, juga mengembangkan program fundraising yang kreatif berbasis teknologi digital; keempat, bidang advokasi akan meningkatkan capaian penyelesaian permasalahan (sengketa) tanah baik secara litigasi maupun non Litigasi;
Kelima, bidang wakaf uang dan wakaf melalui uang akan mengoptimalkan pembiayaan tanah wakaf agar lebih produktif seperti pembiayaan pembangunan Amal Usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, Mesjid di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk gudang kemanusiaan untuk respon tanggap darurat bencana.
Untuk mendukung semua program tersebut secara administratif, maka perlu peningkatan tata kelola pendayagunaan wakaf Muhammadiyah secara profesional, transparan dan akuntabel.
“Selain itu MPW juga mengemban amanah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengawal program Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan MoU dengan Kementrian ATR/BPN (2022) upaya akselerasi capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan di seluruh Indonesia,” diungkapkan Mashuri Masyhuda sekretaris MPW PP Muhammadiyah.
