JAKARTA, Panjimas.com – Berita penangkapan Ustadz Farid Okbah menimbulkan keanehan dan ketidakpercayaan dari orang-orang yang yang selama ini mengenal sosok Ulama tersebut.
Salah satu diantara yang tidak percaya kalau Ustad Farid Okbah ditangkap oleh Densus 88 adalah Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr H Anwar Abbas yang meminta kepolisian menjelaskan kepada masyarakat terkait penangkapan ulama yang juga tokoh Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) tersebut.
“Maka untuk itu kita meminta kepada Densus 88 untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada publik. Sebab kita juga berkepentingan menjaga nama baik Presiden,” ujar Buya Anwar Abbas lewat keterangan tertulisnya kepada media.
Dirinya juga merasa bahwa penangkapan Ustadz Farid Okbah sangat mengherankan sekaligus mencengangkan. Sebab selama ini Ustadz Farid dikenal luas di masyarakat sebagai seorang Ulama yang Anti dengan tindakan kekerasan.
“Sepanjang pengetahuan saya mengenal beliau bahwa yang bersangkutan adalah ulama yang anti kekerasan, tapi kok ini malah ditangkap oleh Densus 88. Pertanyaan nya sekarang adalah tindakan apa yang dilakukan oleh ustadz Farid terkait dengan terorisme ?,” tanya Anwar Abbas, pada (16/11/2021).
Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan kalau sebaiknya pihak Densus 88 dapat menemui dulu target yang mereka cari. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan peringatan dan penjelasan bila ada orang yang berpotensi dan dicurigai mengarah kepada tindakan terorisme.
Dengan demikian mereka akan mengevaluasi diri dan akan melakukan tindakan perbaikan sehingga mereka tidak perlu ditangkap seperti saat ini.
Selain itu dirinya juga berharap agar Densus 88 mempertimbangkan tindakannya yang bisa saja berimbas kepada nama baik Presiden Joko Widodo.
“Karena memang yang ditangkap itu adalah seorang Ulama sehingga pemerintahan Jokowi telah dianggap oleh sebagian elemen masyarakat telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama karena memang telah banyak ulama, ustaz dan dai yang ditangkap,” tandasnya.
“Tapi betulkah Jokowi yang telah memerintahkan penangkapan ini? Saya terus terang tidak yakin dan tidak percaya. Saya tidak yakin presiden Jokowi akan memerintahkan hal itu,” pungkasnya
