MOSKOW, (Panjimas.com) — Pemimpin organisasi perlawanan Palestina Hamas Ismail Haniyah dijadwalkan akan mengunjungi Rusia pada awal tahun depan. Kepala Biro Politik Hamas ini diundang Rusia untuk membahas rekonsiliasi internal Palestina dengan turut melibatkan Fatah.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan, negaranya telah siap untuk mengatur pertemuan antara Hamas dan Fatah. Kedua faksi terbesar di Palestina masing-masing mengontrol wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Seorang sumber di Pemerintah Rusia mengungkapkan, Moskow memang hendak membantu terwujudnya rekonsiliasi Palestina.
“Rusia telah memberitahu semua pihak, termasuk Israel, bahwa mereka sedang mengkaji masalah ini dengan Hamas dan Otoritas Palestina,” ujar sumber tersebut dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, Kamis (20/12).
Oleh sebab itu, pada November lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengundang Haniyah untuk mengunjungi Moskow. Undangan itu disampaikan perwakilan diplomatik Rusia di Ramallah Haydar Rashid.
Ini bukan pertama kalinya Rusia mengundang para pejabat Hamas. Mantan pemimpin Hamas Khaled Meshaal telah mengunjungi Moskow lebih dari satu kali.
Haniyeh telah mengumumkan kesiapannya bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia mengaku bersedia mengadakan pembicaraan di mana pun untuk membahas situasi internal Palestina.
“(Hamas) siap mematuhi segala persyaratan untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan,” ujarnya ketika berpidato pada acara peringatan berdirinya Hamas pada 16 Desember lalu, dilansir dari Reuters.
Fatah dan Hamas telah berselisih sejak tahun 2007. Hal ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilu pada 2006. Hamas memenangkan pemilihan tersebut, akan tetapi Fatah menolak mengakui kemenangan Hamas. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di Gaza.
Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan tetapi gagal karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai syarat-syarat tertentu antara Hamas dan Fatah.
Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.
Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun.
Hamas bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di Jalur Gaza.
Akan tetapi, rekonsiliasi keduanya masih mengalami kebuntuan. Kini, Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.[IZ]
