STOCKHOLM, (Panjimas.com) — Finlandia tak akan memberikan izin baru untuk penjualan senjata dan amunisi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) karena kedua negara tersebut dinilai bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Yaman, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Finlandia, dikutip dari Anadolu.
Dikutip dari stasiuan televisi pemerintah Finlandia YLE, Menteri Pertahanan Finlandia Jussi Niinisto mengatakan Finlandia tak memberikan izin ekspor senjata ke Arab Saudi sejak tahun 2015.
Sejak bulan lalu, Jerman telah menghentikan semua ekspor peralatan militer ke Arab Saudi hingga Arab Saudi menuntaskan semua hasil penyelidikan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.
Denmark pada Kamis (22/11) lalu juga mengumumkan telah mengambil keputusan menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi.
Kementerian Luar Negeri Denmark mengungkapkan Arab Saudi memainkan peran negatif yang signifikan dalam krisis kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.
“Sudah saatnya Eropa mengirim peringatan yang jelas kepada Arab Saudi,” ujar pernyataan resmi Kemlu Denmark.
Dalam surat tersebut, Menteri Luar Negeri Anders Samuelsen berharap negara-negara Uni Eropa lainnya mengambil keputusan yang sama untuk membekukan penjualan senjata ke Arab Saudi seperti yang telah dilakukan Jerman.
Konflik Yaman telah menimbulkan krisis kemanusiaan di negara yang berpenduduk 28 juta jiwa itu, 8,4 juta orang diantaranya diyakini berada di ambang kelaparan dan 22 juta sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Yaman yang kini menjadi negara miskin, tetap berada dalam keadaan kacau sejak tahun 2014, ketika milisi Syiah Houthi dan sekutunya menguasai ibukota Sanaa dan bagian-bagian lain negara ini.
Sejak Maret 2015, koalisi internasional yang dipimpin Saudi telah memerangi pemberontak Syiah Houthi yang disokong rezim Iran dan pasukan-pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, Arab Saudi dan sekutu-sekutu negara Muslim Sunni meluncurkan kampanye militer besar-besaran yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan yang diakui secara internasional dibawah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Arab Saudi dan para sekutunya melihat milisi Houthi sebagai proxy kekuatan Iran di dunia Arab. Koalisi militer Arab yang dipimpin oleh Saudi di Yaman terdiri dari Koalisi 10 negara yakni Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordania, Mesir, Maroko, Sudan, dan Pakistan.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia telah menuding Kerajaan Saudi terlibat kejahatan perang sebagai akibat dari kampanye pengebomannya yang dapat dianggap sembarangan dan menyebabkan kerusakan berlebihan pada negara tersebut termasuk jumlah korban tewas yang cukup tinggi.
Menurut pejabat PBB, lebih dari 10.000 warga Yaman telah tewas akibat konflik berkepanjangan ini, sementara itu lebih dari 11 persen dari jumlah penduduk negara itu terpaksa mengungsi, sebagai akibat langsung dari pertempuran yang tak kunjung usai. Untuk diketahui, lebih dari setengah total korban adalah warga sipil. sementara 3 juta lainnya diperkirakan terpaksa mengungsi, di tengah penyebaran malnutrisi dan penyakit.[IZ]
