JAKARTA (Panjimas.com) – Saat ini, Idrus Marham sudah mengundurkan diri sebagai menteri sosial. Pengunduran itu disampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (24/8) siang. Idrus ingin fokus menghadapi proses hukum di KPK terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau. Ia mengaku sudah menerima surat pemberitahuannya sebagai tersangka dari KPK sejak Kamis (23/8).
Idrus Marham sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan penyidik dalam kasus ini. Diduga, Idrus Marham mengetahui soal aliran dana terkait kasus tersebut. Selain soal aliran dana, penyidik KPK juga ingin mengklarifikasi sejumlah pertemuan yang diduga pernah dihadiri Idrus Marham dengan sejumlah pihak dan tersangka berkaitan dengan pembahasan proyek PLTU Riau-1 senilai USD 900 juta itu.
Idrus Marham mengakui bahwa dirinya sudah berstatus sebagai tersangka di KPK. Eks Sekjen Partai Golkar itu pun sudah menyatakan diri mundur sebagai Menteri Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Idrus Marham tercatat baru 7 bulan menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2018 lalu.
Berdasarkan laman resmi KPK, Idrus Marham terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 8 Mei 2018 sebagai Menteri Sosial. Pada laporannya itu, Idrus memiliki harta kekayaan sebesar Rp 25,75 miliar.Harta kekayaannya tersebut berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 22,84 miliar. Sebagian besarnya adalah berupa 52 bidang tanah yang berada di Kabupaten Bogor.
Ia juga tercatat memiliki dua buah mobil, yakni Nissan Infinity dan Mitsubishi Pajer yang nilainya sebesar Rp 2,04 miliar. Tak hanya itu, Idrus Marham juga mempunyai aset berupa kas dan setara kas lainnya senilai Rp 1,61 miliar.
Berdasarkan aset-aset tersebut, total harta kekayaan Idrus Marham adalah sebesar Rp 26,13 miliar. Namun, ia juga tercatat mempunyai utang sebesar Rp 388 juta. Sehingga toal hartanya adalah sebesar Rp 25,750 miliar. Laporannya tersebut disahkan oleh KPK pada 13 Agustus 2018.
Idrus diduga terlibat kasus korupsi suap pembangunan PLTU Riau yang menjerat salah satu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Saragih. Sejak Eni ditahan, beberapa kali Idrus diperiksa KPK. Idrus diduga mengetahui aliran dana terkait kasus tersebut. Idrus dan Eni juga merupakan teman dekat di Partai Golkar.
Mundur dari Golkar
Selain mundur sebagai menteri, Idrus juga mundur dari Partai Golkar dan menanggalkan jabatannya sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar. Ia mengaku keputusan mundur karena tidak ingin menjadi beban partai.
“Tadi saya sudah kirim surat kepada ketum DPP Golkar, intinya hal yang sama. Saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisasi, saya izin mengundurkan diri sebagai kepengurusan DPP Partai Golkar,” ungkapnya.
Sebelum menjadi menteri, Idrus adalah Sekjen Golkar dengan masa menjabat paling lama. Tercatat, Idrus pernah menjadi Sekjen Golkar saat Aburizal Bakrie (Ical) menjadi ketua umum. Kemudian, ketika Ical lengser dan digantikan Setya Novanto, Idrus tetap dipertahankan menjadi sekjen. Saat menjadi Sekjen di era kepemimpinan Novanto, Idrus sangat loyal dan membela mati-matian Novanto dari berbagai jeratan kasus hukum.
Perjalanan Karir Idrus
Idrus Marham bukanlah figur baru di belantika politik tanah air. Ia bukan politisi karbitan yang datang tiba-tiba atau mendompleng nama besar seseorang. Semua aktivis yang berjuang saat reformasi tahun 1998 pasti mengenal sosok Idrus, namanya mulai melambung sejak saat itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah–yang juga teman Idrus saat bersama-sama menjadi aktivis–turut prihatin atas kejadian yang menimpa Idrus. Menurutnya, tidak mudah menjadi sosok Idrus terlebih lagi dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini.
Adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang pernah memposting kegiatan Idrus saat berdemonstrasi di Gedung DPR, Senayan. Idrus yang mengenakan kemeja dan celana jeans serta memakai kaca mata terlihat sedang duduk bersama Fadli dan rekan-rekan mahasiswa yang lain pada 22 Mei 1998.
Idrus juga pernah menjadi Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Setelah Idrus, Ketua Umum BKPRMI digantikan oleh Mochtar Ngabalin, kawan seperjuangannya.
Pasca 1998, Idrus menjadi langganan Senayan untuk duduk sebagai anggota DPR mulai periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Kemudian, setelah di DPR, karir Idrus banyak dihabiskan mengurus partai dengan menjadi Sekjen terlama dengan ketum Aburizal Bakrie dari tahun 2009-2014 dan Setya Novanto dari tahun 2016-2017. (des)
