JAKARTA, (Panjimas.com) – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan daftarkan Class Action terhadap Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin depan (2/4/2018).
Menurut Wakil Ketua ACTA Ade Irvan Pulungan pelaporan tersebut karena Ombudsman telah menerapkan standar ganda dalam memerika laporan yang masuk dari masyarakat.
“Setidaknya ada dua kasus yang menjadi acuan kami untuk menjadi dasar argumentasi gugatan. Pertama terkait laporan dugaan pertemuan Presiden dengan para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kedua soal penataan Tanah Abang,” katanya di Dunkin Donuts, Menteng, Rabu (29/3/2018).
Dalam pertemuan Presiden dengan PSI, ACTA menilai dasar pelaporan yang dilakukannya sudah kuat karena Istana sebagai pusat pengendalian pelayanan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Sayangnya, laporan tersebut ditolak Ombudsman. Alasanya karena ACTA tidak mempunya AD/ART organisasi. Parahnya, Ombudsman mengolok-ngolok kami sebagai pelapor karena tidak menyebut idenditas pelapor,” katanya.
Padahal dalam UU Ombudsman, kata Irvan, tidak ada aturan harus mencantumkan terlapor.
“Tindakan Ombudsman ini adalah contoh yang sangat buruk bagi pelayanan publik dimana laporan nyaris ditolak dan pelapor diolok-olok,” tambahnya.
Untuk kasus kedua, kata Irvan, soal mal administrasi penataan Tanah Abang. Ombudsman langsung bergerak cepat dan mengumumkan telah terjadi maladministrasi.
“Padahal, kasus Tanah Abang bukan merupakan domain Ombudsman karena tidak menyangkut pelayanan publik sebagimana diatur dalam UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik. Selain itu Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan diskusi sebagaimana dijamin Pasa| 6 ayat (2) huruf : UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” kata pria yang memakai baju putih ini.
Dalam dua kasus tersebut ada perbedaan kasus. Disatu sisi Ombudsman begitu lamban dan terkesan berusaha menolak laporan ACTA Disisi lain Ombudsman BISA begitu agresif mengusut kasus Tanah Abang meski termasuk diskresi yang legal.
“Kami khawatir publik akan menilai Ombudsman hanya tajam terhadap pemerintah DKI jakarta dan tumpul memeriksa laporan terkait Istana,” katanya.
Dalam pelaporan class action, ada tiga tuntutan yaitu, agar Ombudsman dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga Ombudsman dihukum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan penanganan seluruh laporan dan agar Ombudsman meminta maaf kepada rakyat lndoensia secara terbuka.[ES]
