JAKARTA, (Panjimas.com) – Akhirnya setelah menunggu sejak 2012 warga DKI Jakarta yang tinggal di perkampungan dan warga yang masih setia berprofesi sebagai pengayuh becak di kampung-kampung bisa bernafas lega. Kehadiran mereka yang selama ini distigmakan sebagai sumber masalah pembangunan kota yang modern, kini dihapus oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Warga kampung kini menjadi bagian dari solusi mengubah Jakarta menjadi lebih baik.
Senator Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, rencana penataan kampung-kampung di Jakarta dan membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu sebenarnya sudah mulai bergulir di awal-awal Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, sayangnya rencana tersebut tidak kunjung terdengar saat tampuk kepemimpinan beralih ke Ahok dikarenakan Jokowi terpilih menjadi Presiden. Padahal penataan kampung dan becak sudah menjadi kontrak politik pasangan Jokowi-Ahok saat kampanye Pillkada DKI Jakarta 2012.
“Kita patut bersyukur ada pemimpin yang sepenuh hati mau melunasi janji-janji pemimpin terdahulu. Kontrak politik sebelumnya yang tidak ditunaikan biarkan menjadi catatan sejarah. Saatnya warga Jakarta terutama mereka yang di kampung-kampung kota mempersiapkan diri menjadi bagian penting dari proses pembangunan di DKI Jakarta. Warga Jakarta saat ini mulai dikembalikan ‘khittahnya’ sebagai subyek pembangunan,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis, (18/1).
Menurut Fahira, program Community Action Plan (CAP) atau program peningkatan kualitas kawasan permukiman kampung-kampung di Jakarta yang baru saja diluncurkan Gubernur Anies senada dengan rencana Jokowi saat menjadi Gubernur untuk menata kampung-kampung di Jakarta. Saat itu, Jokowi merencanakan penataan kampung tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret, tetapi penataan kampung juga disesuaikan dengan kekuatan lokal yang ada di masing-masing kampung.
“Seingat saya di masa Pak Jokowi desain penataan kampung sudah ada. Tapi ya kita tahu sendiri kelanjutannya seperti apa. Oleh gubernur penggantinya kampung bukan ditata malah digusur. Program CAP ini adalah lembaran dan harapan baru warga kampung kota Jakarta. Saya berharap warga Jakarta lain yang hidupnya lebih nyaman, terbuka matanya bahwa kampung adalah bagian integral dari pembangunan Kota Jakarta yang harus ditata bukan digusur,” tegas Ketua Komite III DPD.
Sama dengan penataan kampung, penataan becak dikampung-kampung atau di tempat-tempat yang memang becak masih beroperasi juga kontrak politik gubernur/wakil gubernur terdahulu yang hendak ditunaikan Anies- Sandi. Namun, anehnya masih ada sebagian masyarakat bahkan akedemisi dan pengamat yang gagal paham terhadap rencana penataan becak ini. Mereka menganggap Anies-Sandi akan membanjiri jalan-jalan protokol di Jakarta dengan becak.
“Tidak paham isu tetapi berkomentar, jadi ya gagal paham. Sesekali jalan-jalanlah ke Teluk Gong, ke Koja, Cilincing, atau ke Tanjung Priok, becak masih ada bahkan ada ribuan warga yang menggantungkan nafkahnya sebagai pengayuh becak. Becak masih dibutuhkan setidaknya bagi emak-emak yang hendak dan pulang dari pasar. Mereka mencari nafkah halal sehinga harus dimudahkan. Tidak boleh lagi abang-abang becak, tiap hari harus kucing-kucingan dengan aparat,” pungkas Fahira. [RN]
