JAKARTA, (Panjimas.com) – Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK telah banyak terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Pelanggaran HAM terjadi di berbagai sektor. Diantaranya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berkumpul secara damai, serta pelanggaran serius HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan tanpa adanya akuntabilitas penuh,” katanya kepada Panjimas.com di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta, Kamis (19/10).
Menurutnya janji penyelesaian kasus HAM pemerintahan Jokowi hanya sebatas narasi dalam Nawacita semata, tapi realisasinya tidak terlihat.
“Tidak bergerak maju penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM serius masa lalu, dan sebagainya,” pungkasnya.
Usman menyebut, sulit menemukan apa yang patut diapresiasi dari pemerintahan Jokowi-JK terkait penyelesaian kasus HAM.
Ia memaparkan, selama tiga tahun terakhir Amnesty International terus mendapatkan laporan-laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran HAM di berbagai tempat di Indonesia.
Walaupun, menurutnya, masih ada waktu di sisa masa jabatan untuk melakukan perbaikan.
“Dan bukan tidak mungkin capaian itu bisa diraih,” ungkapnya. [TM]
![[VIDEO] Bagaimana Kabar Ustadz Muhammad Hidayat, Sang Pelapor Kaesang Jokowi?](https://i0.wp.com/www.panjimas.com/wp-content/uploads/2017/10/muhammad-hidayat.jpg?resize=75%2C75&ssl=1)
