MANILA, (Panjimas.com) – Hakim Mahkamah Agung Antonio Carpio pada hari Sabtu (19/08), mendesak Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano dan Presiden Rodrigo Duterte, untuk memprotes keras gelagat invasi ke wilayah Filipina
Antonio Carpio mendesak Cateyano dan Duterte memprotes keras apa yang ia sebut, “invasi ke wilayah Filipina”.
“Mereka harus mengirim kapal Angkatan Laut Filipina untuk menjaga Sandy Cay, dan jika kapal Angkatan Laut China menyerang kapal Angkatan Laut Filipina, mereka harus mengajukan Mutual Defense Treaty Filipina-AS [Perjanjian Pertahanan],” pungkas Carpio, dikutip dari Anadolu.
Foto satelit yang diterbitkan oleh Inisiatif Transparansi Maritim Asia dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studiesl (AMTI-CSIS) menunjukkan kapal-kapal tempur China berada dalam jarak satu sampai tiga mil laut dari Pulau Pag-asa, sebuah pulau milik Filipina, yang juga disebut Thitu.
AMTI-CSIS menyimpulkan bahwa kehadiran kapal tempur pemerintah China di daerah tersebut jelas menunjukkan kesadaran akan kehadiran sembilan kapal sipil tersebut.
“Paling baik, mereka mengizinkan operasi mereka. Paling buruk, mereka mengawal dan menjaga mereka, ” kata AMTI.
Foto-foto yang dirilis AMTI tersebut mendukung peringatan yang diajukan oleh anggota Parlemen Filipina Gary Alejano dari rencana invasi China untuk menduduki sandbars di dekat Pag-asa.
“Satu penjelasan yang mungkin untuk kehadiran mendadak dan provokatif dari armada tempur AL China tersebut adalah bahwa Beijing ingin mencegah Manila dari pembangunan terencana di Thitu,” pungkas AMTI seperti dikutip oleh Inquirer online.
AMTI menambahkan bahwa kapal-kapal tempur China muncul di daerah tersebut setelah Filipina mengumumkan rencana untuk menghabiskan setidaknya $ 32 juta dollar untuk meningkatkan fasilitas di Pag-asa yang tertunda karena cuaca yang penuh badai.
Perjanjian Pertahanan “Mutual Defense Treaty” antara Republik Filipina dan Amerika Serikat ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 1951, di Washington, D.C. antara perwakilan Filipina dan Amerika Serikat.
Kesepakatan keseluruhan itu berisi delapan artikel yang menyebutkan bahwa kedua negara akan saling mendukung jika Filipina atau Amerika Serikat diserang oleh pihak eksternal.[IZ]