JAKARTA (Panjimas.com) – Setelah rencana pemerintah memakai dana haji diprotes banyak pihak, Presiden Jokowi malah melirik dana sosial keagamaan seperti wakaf dan zakat.
“Untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali. Selain itu juga, Indonesia memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar sekali,” kata Jokowi saat Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Menanggapi hal itu, Pakar Kristolog, Abu Deedat Syihab menilai pemerintah panik dengan hutang yang melebihi batas APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Cara yang mudah dengan merebut dana umat Islam seperti dana Haji, dana wakaf dan zakat.
“Tidak hanya IMF milik barat yang ideologinya liberal tapi sekarang hutangnya juga ke Cina yang ideologinya komunis. Pemerintah ini di satu sisi anti terhadap gerakan umat Islam, disisi lain dananya diambil, jelas ini salah satu cara merongrong kekuatan negara,” ujarnya, Senin (31/7/2017).
Abu Deedat mengungkapkan bahwa saat ini justru kekayaan yang dimiliki non muslim jauh lebih besar dari pada dana umat Islam yang tidak berhak digunakan tanpa seijin pemilik. Perusahaan di Indonesia dan kepemilikan tanah, menurutnya 80 persen dikuasai non muslim.
“Kalau mau jujur yang memiliki kekayaan negeri ini 80 persen milik non muslim, kenapa tidak dana mereka yang dipakai. Kenapa tidak gunakan dana milik non muslim ketimbang dana umat Islam yang kecil,” ungkapnya.
Dia mencontohkan kekayaan milik James Riyadi dan orang-orang yang menduduki deretan terkaya adalah non muslim.
“Coba yayasan James Riyadi, bukan besar lagi nilainya. Lihat dari Merak sampai Jawa Barat, Bandung, rata-rata kepemilikan misionaris itu,” tutupnya. [SY]
