JAKARTA (Panjimas.com) – Sejumlah pihak menilai pertemuan antara Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Cikeas, Bogor, belum lama ini, (27/7), tepatnya Kamis malam.
Saat jumpa pers di Puri Cikeas, SBY mengatakan, Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan sekarang tanpa harus berkoalisi. Bentuk pengawalan ke pemerintah, akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai. Ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan terhadap pemerintah, yakni mencakup wilayah politik dan gerakan moral.
Pengawalan pada wilayah politik, lanjut SBY, terkait demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku. Arah tujuannya yakni harus mengabdi untuk kepentingan rakyat.
Kemudian, pengawalan pada gerakan moral yakni mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah. “Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan,” ujar SBY.
SBY menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.
“Harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan),” ujar Presiden keenam RI itu.
SBY mengatakan, banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di Indonesia, saat penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, dan terjadi penyimpangan kekuasaan.”Maka rakyat akan memberikan koreksinya sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan,” ujar SBY.
SBY berharap agar pemerintah menjalankan kekuasaannya secara amanah. “Proper (layak) sesuai konstitusi, undang-undang, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru dalam penggunaanya. Itu pandangan saya,” ujar SBY.
Prabowo pun berpendapat senada. Menurut dia, perlu ada kelompok atau pihak yang melakukan pengawasan terhadap penguasa. “Kita harus lakukan check and balances, kekuasaan harus diawasi dan diimbangi,” ucap Prabowo.
Makna Pertemuan
Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai, pertemuan SBY dengan Prabowo dalam rangka menggalang kekuatan politik untuk Pilpres 2019. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan SBY sama-sama menempatkan partainya sebagai leader dari kelompok oposisi. “Kemungkinan (keduanya) akan mengambil porsi calon RI 1dan RI 2,” kata Ray.
Kemungkinan, lanjut Ray, partai lainnya seperti PAN maupun PKS akan ikut serta dalam ritme politik yang akan dibuat SBY-Prabowo. Jika dinamikanya demikian, maka tampak jelas ada pembilahan dua kubu politik. Prabowo-SBY seperti mewakili calon pemimpin dengan latar belakang militer, sementara Joko Widodo (Jokowi) mewakili calon pemimpin latar belakang sipil.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Lombok, Sabtu (29/7), menyatakan perbedaan pandangan politik tidak perlu dicemaskan karena itu merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.
Ia mengatakan dalam konteks keberagaman dan keinginan untuk terus memberi solusi pada persoalan bangsa, pertemuan antaranak bangsa terlebih antarpemimpin harus dimaknai secara positif.
“Yang penting memaknai pertemuan yang kemarin yaitu konstruktif berpolitk itu bukan kubu-kubuan atau menghadirkan kecemasan tapi menghadirkan harapan sesuatu yang lebih baik,” katanya.
Menanggapi pandangan apakah pertemuan antara SBY dan Prabowo kemudian akan mengerucut pada adanya koalisi yang diikuti oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, Hidayat mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Adapun Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pertemuan antara SBY dan Prabowo tidak membicarakan rencana koalisi menghadapi Pemilu 2019. “Pertemuan antara Pak SBY dan Pak Prabowo hanya silaturrahmi,” katanya, di sela-sela kegiatan “Pers Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen” di Malang, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, pertemuan antara SBY dan Prabowo adalah langkah bagus guna membangun kebersamaan menghadapi masa depan bangsa. SBY dan Prabowo, katanya, meskipun berbeda partai politik, tapi memiliki visi politik yang relatif sama dan sedang membangun kebersamaan dalam bersikap.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melihat pertemuan SBY dengan Prabowo hanya sekadar pertemuan simbolis. Sebab, pertemuan tersebut tak menelurkan pandangan dan gagasan alternatif terhadap kondisi bangsa saat ini. “Saya ingin ini menjadi lebih dari sekedar pertemuan simbolis,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017). (desastian)
