RIYADH, (Panjimas.com) – Menteri Pendidikan Arab Saudi pada hari Ahad (11/06) mendesak pelarangan peredaran buku-buku Ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, Syaikh Yusuf al-Qardhawi dari institusi pendidikan Saudi, seperti dilansir Anadolu.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi ini di bawah intruksi Menteri Ahmed Bin Mohammed Al-Issa.
Ahmed Bin Mohammed Al-Issa mengatakan bahwa semua buku-buku karya Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, harus “segera” dikeluarkan dari sekolah-sekolah, universitas dan perpustakaan di Arab Saudi.
Publikasi buku-buku Syaikh al-Qardhawi dilarang sejak sekarang, imbuh pernyataan tersebut.
Pada hari Kamis malam (08/06), Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan UAE mengumumkan pernyataan bersama yang menuding 59 individu dan 12 organisasi amal di Qatar “terkait dengan teror”.
Daftar individu dan organisasi terkait terrorisme tersebut bahkan memasukkan nama Ketua Majelis Ulama Internasional Muslim (International Union of Muslim Scholars), Syaikh Yusuf al-Qardhawi, dan Abdullah bin Khalid, mantan Menteri Dalam Negeri Qatar.
Deklarasi bersama Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan U.A.E. tersebut menyatakan bahwa daftar tersebut merupakan hasil dari apa yang diklaim mereka sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas Qatar mengenai komitmen dan kesepakatan sebelumnya, termasuk “komitmen untuk tidak mendukung atau melindungi elemen atau kelompok yang mengancam keamanan negara-negara”.
“Ini sehubungan dengan komitmen untuk memerangi terorisme, menghabisi sumber pendanaan terorisme, memerangi ideologi ekstremis dan instrumen penyebaran serta publikasinya,” demikian bunyi pernyataan tersebut, menurut media Qatar, dikutip dari World Bulletin.
Pernyataan keempat negara, Kamis malam tersebut juga menekankan bahwa daftar tersebut akan diperbarui dengan individu dan organisasi baru yang berbasis di dalam atau yang didanai oleh Qatar.
Langkah tersebut dilakukan setelah Arab Saudi, Mesir, U.A.E., Bahrain dan Yaman pada hari Senin memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan dalih menuding pemerintahan Doha mendukung terorisme.
Qatar membantah tuduhan tersebut, dan menyebut tindakan tersebut “tidak dapat dibenarkan”.
Eskalasi tersebut terjadi 2 pekan setelah situs resmi kantor berita resmi Qatar diduga diretas oleh pihak tak dikenal yang dilaporkan menerbitkan pernyataan yang dikaitkan dengan Emir negara tersebut, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.
Insiden tersebut menjadi pemicu perselisihan diplomatik antara Qatar dan negara tetangganya.[IZ]
