YANGON (Panjimas.com) — Pada hari Selasa (16/05), sebuah kelompok advokasi Rohingya mendesak pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan Misi Pencarian Fakta PBB untuk menelusuri bukti-bukti baru adanya serangan terhadap warga sipil Muslim di negara bagian Rakhine bagian barat.
Organisasi Burmese Rohingya Organization UK (BROUK) yang berbasis di London menerbitkan sebuah laporan baru yang berisi bukti-bukti bahwa Rohingya telah ditargetkan secara terorganisir oleh pasukan keamanan di negara bagian Rakhine utara selama operasi militer sejak Oktober lalu.
“Apa yang terbaru tentang materi yang terkandung dalam laporan ini adalah, dokumen-dokumen itu menjelaskan, melalui foto, kesaksian dan analisis forensik, bukti-bukti fisik serangan terhadap warga sipil,” kata BROUK dalam laporannya, mengutip laporan Anadolu.
Laporan tersebut didasarkan pada lebih dari 2 lusin wawancara dengan pengungsi Rohingya di wilayah Cox’s Bazar di Bangladesh, yang melarikan diri dari wilayah Maungdaw tahun lalu.
Bukti-bukti tembakan senjata api dan penggunaan senjata lainnya terus diperiksa diperbandingkan dengan informasi yang dikumpulkan oleh kelompok internasional yang bekerja di kamp-kamp pengungsian, menurut laporan tersebut.
BROUK mendesak pemerintah untuk menyelidiki lebih lanjut bukti-bukti fisik pelanggaran terhadap warga sipil di wilayah tersebut.”Pemerintah harus bekerja sama dengan Misi Pencarian Fakta PBB dalam kekerasan yang terjadi setelah 9 Oktober,” tandasnya.
Lebih lanjut, BROUK menegaskan kebutuhan akan akuntabilitas dan keadilan secara penuh sangat penting tidak hanya bagi masyarakat Rohingya namun juga untuk proses rekonsiliasi yang lebih luas di negara bagian Rakhine.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB memutuskan pada bulan Maret untuk mengirim sebuah misi pencarian fakta internasional ke Myanmar untuk menyelidiki kekejaman terhadap Muslim Rohingya di Rakhine namun pemerintah menolak keputusan tersebut, dan mengatakan bahwa hal itu tidak mencerminkan situasi di lapangan.[IZ]
