JAKARTA (Panjimas.com) – Politik adalah bagian dari ajaran Islam. Karena itu agama dan politik jangan dipisahkan. Jika ada yang mengatakan, agama dan politik harus dipisahkan, atau agama harus harus dipisahkan dari urusan negara, itu namanya pemikiran sekuler.
“Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan umatnya dari segala aspek, mulai persoalan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam urusan jamban pun diajarkan dalam Islam,” kata Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-8 di Masjid Abu Bakar As-Shiddiq, Ponpes Husnayain, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (25/3) pagi.
“Jika ada ulama mengajarkan politik di masjid, jangan diartikan dengan mempolitisasi masjid. Ulama itu mengajarkan fiqih politik, tatanegara dan pemerintahan. Maka tak mungkin politik dipisahkan dari masyarakat.
Habib mengingatkan umat Islam, agar hati-hati dengan propaganda kaum liberal. “Jangan terjebak dengan ucapannya yang seolah santun, bijak, cinta Islam dan ulama. Padalah justru mereka membunuh pemikiran Islam yang benar.”
Habib memberi contoh, Islam itu agama mulia. Karena itu, jangan bawa-bawa politik ke kubangan yang kotor. Atau, kata-kata seperti ini, ulama itu mulia dan harus dicintai, sedangkan politik itu busuk. Karena itu jangan masuk ke kubangan yang busuk.
“Kalimatnya seolah benar, padahal menyesatkan. Karena itu masuklah Islam secara kaffah, jangan setengah-setengah. Alangkah naïf, jika agama dan politik dipisahkan. Jika ada yang mengatakan, urusan agama adanya di masjid, itu ajaran sekuler,” kata Habib.
Hadir dalam Shalat Subuh Berjamaah Spirit 212 tersebut, Paslon nomor tiga, Anies Baswedan. Dalam Tabligh tersebut, Anies tidak memberi sambutan sepatahkata pun. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii dan Hamdan Zoelfa yang dijadwalkan hadir, berhalangan untuk datang.
Anies hadir dalam rangka silaturahim dengan para ulama dan umat Islam di wilayah Jakarta Timur. “Kalau Pak Anies bicara, nanti bisa ditegur Panwaslu. Dalam aturan Panwaslu, masjid tak boleh digunakan untuk kampanye,” kata Habib menjelaskan. (desastian)