DELHI, (Panjimas.com) – Tak ingin ketinggalan dengan umat Muslim lainnya di Kuala Lumpur, Jakarta, dan Bangkok, umat Muslim India pada hari Rabu menggelar pawai aksi protes menentang kekejaman dan kesewenang-wenangan pemerintah Myanmar.
Umat Muslim India berbaris melakukan pawai turun ke jalanan Kolkata, dengan membawa poster-poster bertuliskan penentangan atas genosida muslim Rohingya.
Selain itu Muslim India juga meneriakkan slogan-slogan penentangan terhadap tindakan pemerintah Myanmar seperti dilansir Siasat Daily.
Pawai umat Muslim India itu bertujuan untuk menuntut segera dihentikannya kekejaman atas Muslim Rohingya di Myanmar.
Pada Selasa (06/12) dilaporkan sekitar 21.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir untuk menghindari tindak kekejaman dan kekerasan yang meletus bulan lalu, kata seorang pejabat International Organization for Migration (IOM).
Diperkirakan 1,1 juta Muslim Rohingya tinggal di Rakhine, di mana mereka dianiaya, dan menjadi minoritas etnis tanpa negara. Pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya, menyebut mereka imigran Bengali sebagai imigran ilegal, meskipun ketika dilacak akar sejarahnya, etnis Rohingya telah lama hidup dan tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
John McKissick, seorang pejabat Badan pengungsi PBB yang berbasis di Bangladesh, mengatakan etnis Rohingya adalah “minoritas etnis yang paling tertindas di dunia.”
Selama 2 bulan terakhir, situasi di Rakhine telah menjadi kondisi paling mematikan di negara itu, sejak kerusuhan antara umat Buddha dan umat Muslim yang menewaskan lebih dari 100 jiwa pada tahun 2012, sebagian besar dari korban adalah Muslim Rohingya.
Sekitar 100.000 Muslim Rohingya kini masih berada dalam keterbatasan dan hidup di kamp-kamp pengungsian kumuh di mana mereka ditolak akses gerakan, pendidikan dan kesehatannya.
Pemimpin de facto pemerintah Myanmar, peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah membuat beberapa komentar publik tentang krisis Rohingya ini. Sementara pendukung hak asasi manusia internasional terus mengkritik keras diamnya Suu Kyi. Para analis politik mengatakan masalah ini menunjukkan terbatasnya kekuatan Suu Kyi dan Partai NLD dalam peemrintahan, pihak militer Myanmar masih mengontrol Kementerian-Kemeneterian kunci seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perbatasan dan Kementerian Pertahanan.
Partai NLD, pimpinan Suu Kyi, mengambil alih kekuasaan pada bulan April 2016, setelah berhasil memenangkan pemilihan umum tahun lalu, kepemimpinan NLD ini membawa Myanmar mengakhiri puluhan tahun kekuasaan rezim militer. Peristiwa baru-baru ini di negara bagian Arakan, serta konflik baru di bagian timur negara itu, antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak etnis, telah menyebabkan banyak pertanyaan, siapakah yang sebenarnya memegang kendali pemerintahan Myanmar?. [IZ]
