TEL AVIV, (Panjimas.com) – Seorang ahli arkeologi Israel telah menegaskan bahwa “tidak ada hubungan antara Tembok Ratapan (Western Wall) di wilayah kompleks Masjid Al-Aqsa dengan sebuah kuil Yahudi kuno, seperti dilansir oleh Al Jazeera.
Pernyataan ilmiah seorang arkeolog Israel ini kemungkinan besar akan melemahkan upaya-upaya penggalian Israel di situs kompleks Masjid Al-Aqsa.
Meir Ben-Dov, ahli arkeologi Israel dikenal luas sebagai penulis buku-buku tentang Yerusalem dan Temple Mount, lebih lanjut Ben-Dov menegaskan bahwa Tembok Ratapan, nama Yahudi untuk Tembok Barat (Western Wall), tidak memiliki arti sakral dalam agama Yahudi.
Dalam pemberitaan terkait, anggota-anggota UNESCO memberikan suara atas resolusi yang menyangkal adanya hubungan “link” Yahudi ke wilayah kompleks Masjid Al-Aqsa dan Tembok Ratapan (Western Wall), yang dikenal sebagai “Buraq Wall” di kalangan Muslim, demikian mengutip laporan UNESCO melaporkan pada hari Kamis pekan lalu.
Surat kabar Israel Haaretz menyatakan bahwa resolusi UNESCO ini diharapkan disetujui oleh mayoritas besar anggota, hal ini merujuk ketidakmampuan lobi Israel untuk membujuk anggota-anggota UNESCO untuk tidak mendukung resolusi.
“Israel telah melakukan upaya-upaya untuk memblokir resolusi atau setidaknya melembutkannya, tetapi Israel hanya berhasil menggoyang posisi beberapa negara anggota,” mengutip laporan Haaretz.
Otoritas Palestina, Mesir, Aljazair, Maroko, Lebanon, Oman, Qatar dan Sudan mendorong rancangan resolusi untuk diloloskan, yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah kota suci bagi 3 agama Ibrahim, agama Islam, Kristen dan Yahudi.
Draft resolusi itu juga termasuk bagian yang menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah bangunan suci hanya untuk umat Islam, dan menyebutnya sebagai Al-Haram Al-Sharif, atau Sacred Sanctuary.
Pada bulan April lalu, Dewan Eksekutif UNESCO meratifikasi resolusi serupa, yang didukung oleh sejumlah negara Eropa, termasuk Perancis.
Namun, setelah panggilan telepon berupa kecaman keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden Prancis Francois Hollande, Prancis berjanji untuk tidak mendukung resolusi tersebut di masa depan. [IZ]