JAKARTA, (Panjimas.com) – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menghargai sikap politik Amien Rais yang melontarkan kritik terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terutama soal gerakan tidak mendukung pencalonan Ahok dalam Pilkada 2017.
“Semua orang wajib berpendapat, menyampaikan pesan penting. Pesan yang disampaikannya adalah tentang amar makruf nahi mungkar,” kata Dahnil di Jakarta, Senin (19/9). Demikian dilansir antara.
Menurut dia, Amien sebagai orang senior dalam dunia politik wajar menyampaikan kritiknya kepada Ahok, terutama soal kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Saya pikir biasa saja. Itu tugas dia untuk kritik kepada siapapun termasuk kepada Ahok,” kata dia.
Dia mengatakan menjadi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan politik kepada publik. Setiap orang di Indonesia dijamin hak politiknya untuk menyuarakan aspirasinya.
Siapapun itu, kata dia, baik Muslim, Kristen atau penganut agama lainnya pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Untuk itu, setiap kelompok itu boleh bersuara berkaitan dengan kepentingan kelompoknya.
Menyuarakan ketidakpuasan kepemimpinan juga diperbolehkan di Indonesia. Kalangan mana saja bisa melontarkan suara berkaitan dengan karakter dan tipe kepemimpinan. “Tidak ada yang luar biasa terkait hal itu,” kata dia.
Dia mengatakan pernyataan Amien Rais soal Ahok adalah omongan orang tua kepada anak bangsa. Mengenai tudingan miring terhadap pernyataan Amien itu sebagai hal wajar tergantung sudut pandang masing-masing pihak.
“Wajar kemudian ada yang marah sebagai ekspresi nasihat, bukan sebagai bentuk kecurigaan segala macam tergantung sudut pandang. Pak Amien memang politisi sekaligus tokoh bangsa sepuh yang mengingatkan kepada anak bangsa yang sedang berpolitik untuk memilih orang yang tepat,” kata dia.
Kendati demikian, Dahnil mengingatkan siapa saja agar mengedepankan kesopanan dan mengkritik siapapun termasuk kepada Ahok. Tidak elok jika pilkada hanya dijadikan ajang untuk saling menghina antarcalon.
Tindakan saling menghina, kata dia, harus dihindari dalam pilkada. Pilkada seharusnya menjadi ajang pendidikan publik terkait politik yang sehat.
“Kedepeankanlah program yang sedang akan dilakukan. Kritik silakan, kekurangan lawan misalnya wajar saja dalam demokrasi. Kita ingin tunjukkan kapasitas dan kelebihan individu. Tapi yang jelas jangan sampai pada porsi menuding, menghina pihak lain dan menggangu kondisivitas dan kontestasi publik,” katanya. [RN]
