RABAT, (Panjimas.com) – Raja Mohammed VI mengatakan pada hari Ahad, (17/07/2016) bahwa Maroko ingin bergabung kembali dengan Uni Afrika (AU) setelah negaranya memutuskan keluar dari blok Uni-Afrika pada tahun 1984 sebagai bentuk protes terhadap keputusan Uni Afrika menerima Sahara Barat sebagai anggota, dilansir oleh IINA.
“Untuk waktu yang lama teman-teman kami di AU telah meminta kami [Maroko] untuk dapat membersamai mereka kembali, sehingga Maroko dapat mengambil tempatnya dalam keluarga kelembagaan Uni Afrika. Momen itu kini telah datang,” kata Raja Maroko itu dalam sebuah pesan yang dikirimkan pada pertemuan puncak African Union ke-27, yang diselenggarakan di ibukota Rwanda, Kigali.
Pesan Raja Mohammed VI itu diserahkan kepada Presiden Chad, Idriss Deby, Ketua Uni Afrika saat ini, oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] Maroko, Rachid Talbi Alami, saatpertemuan di Kigali, hari Ahad, (17/07/2016).
Pada tahun 1984, Maroko keluar dari Organisasi Persatuan Afrika, Organization of African Unity (OAU), yang saat ini dikenal sebagai Uni Afrika (African Union), sebagai bentuk protes terhadap pengakuan Uni Afrika terhadap Sahara Barat sebagai anggota organisasi, sementara pemerintah Maroko menganggap front separatis Polisario sebagai musuh negara.
Maroko telah mendapatkan kembali wilayah Sahara Barat pada tahun 1975 setelah penarikan pasukan penjajah Spanyol. Dalam pesannya kepada Uni Afrika, Raja Mohammed VI mendesak blok Uni Afrika untuk memikirkan kembali posisi mereka terhadap “phantom state” [“negara hantu”], Sahara Barat. Raja Mohammed juga menambahkan bahwa solusi politik saat ini sedang bekerja di bawah naungan PBB.
Perlu dicatat bahwa Maroko adalah satu-satunya negara Afrika yang bukan merupakan anggota dari Uni Afrika sejak tahun 1984. Dengan keputusan Maroko yang ingin kembali ke blok AU, maka hal ini memerlukan persetujuan dari negara-negara anggota melalui pemungutan suara.
Silang Pendapat Maroko dan PBB
Menteri Komunikasi Maroko Bulan Maret lalu telah menyatakan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi terbaik untuk Negara Sahara Barat (Western Sahara).
Mustapha El-Khalfi, yang juga merupakan juru bicara pemerintahan Maroko, bersikeras membantah pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang menyebutkan bahwa “Sahara Barat berada di bawah pendudukan Maroko” sangatlah menghina rakyat Maroko”.
Mustapha El-Khalfi menambahkan bahwa siapa pun yang menolak hal ini telah merongrong solusi politik terhadap permasalahan ini, dilansir oleh Quds Press.
El-Khalfi menunjukkan bahwa pandangan Ban Ki Moon yang seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar PBB.
“Maroko tidak akan pernah mengabaikan kesalahan lisan yang berbahaya ini dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon,” kata El-Khalfi.
“Polarisasi ini dasar dari kebijakan PBB yang berkaitan dengan konflik buatan manusia dan konflik yang kronis.” Resolusi Dewan Keamanan PBB tidak pernah menyebutkan Sahara Barat sebagai wilayah yang diduduki, catat Menteri Komunikasi Maroko itu.
“Apa yang lebih penting di sini adalah mengapa PBB meminta Maroko untuk mengusulkan solusi politik untuk masalah ini 15 tahun yang lalu,” pungkas El-Khalfi.
“Mengapa PBB mempertimbangkan usulan Maroko secara serius dan kredibel? Mengapa PBB menyambut peran Dewan Nasional Hak Asasi Manusia? “, Tanya El-Khalfi.
Western Sahara [Sahara Barat] merupakan area luas yang jarang penduduknya di wilayah pantai Atlantik utara bagian barat Maroko. Selama puluhan tahun wilayah Sahara Barat telah menjadi subyek perselisihan panjang antara orang-orang pribumi Sahrawi, yang dipimpin oleh Front Polisario, dan pihak berwenang Maroko.
Maret lalu, Pemerintah Maroko telah mengkritik keras Sekjen PBB Ban Ki Moon menyoal “ketidakberpihakan dan netralitas-nya” dan membuat pernyataan yang berlawanan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
PBB telah berusaha untuk menegosiasikan solusi politik yang berlangsung selama krisis Sahara Barat yang akan memberikan untuk hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat Sahara Barat, setelah Maroko mengklaim kontrol dari wilayah bekas koloni Spanyol pada tahun 1975. [IZ]