RABAT, (Panjimas.com) – Menteri Komunikasi Maroko mengatakan pada hari Jumat (11/03/2016) bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi terbaik untuk Negara Sahara Barat (Western Sahara).
Mustapha El-Khalfi menambahkan bahwa siapa pun yang menolak hal ini telah merongrong solusi politik terhadap permasalahan ini, demikian seperti dilansir oleh Quds Press.
Menteri Mustapha El-Khalfi, yang juga merupakan juru bicara pemerintahan Maroko, bersikeras membantah pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang menyebutkan bahwa “Sahara Barat berada di bawah pendudukan Maroko” sangatlah menghina rakyat Maroko”.
El-Khalfi menunjukkan bahwa pandangan Ban Ki Moon yang seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar PBB.
“Maroko tidak akan pernah mengabaikan kesalahan lisan yang berbahaya ini dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon,” kata El-Khalfi.
“Polarisasi ini dasar dari kebijakan PBB yang berkaitan dengan konflik buatan manusia dan konflik yang kronis.” Resolusi Dewan Keamanan PBB tidak pernah menyebutkan Sahara Barat sebagai wilayah yang diduduki, catat Menteri Komunikasi Maroko itu.
“Apa yang lebih penting di sini adalah mengapa PBB meminta Maroko untuk mengusulkan solusi politik untuk masalah ini 15 tahun yang lalu,” pungkas El-Khalfi.
“Mengapa PBB mempertimbangkan usulan Maroko secara serius dan kredibel? Mengapa PBB menyambut peran Dewan Nasional Hak Asasi Manusia? “, Tanya El-Khalfi.
Rakyat Maroko Berdemonstrasi Protes di Rabat
Seperti dilansir Sputnik, pernyataan Sekjen PBB Ban Ki Moon telah memicu kemarahan publik Maroko. Hari Minggu sore (13/03/2016), rakyat Maroko melakukan aksi demonstrasi memprotes keras pernyataan “Bias” (prasangka miring) Ban Ki Moon terhadap separatis daerah yang diperebutkan di Sahara Barat.
Area luas yang jarang penduduknya di pantai Atlantik utara bagian barat tersebut, Western Sahara, puluhan tahun telah menjadi subyek perselisihan panjang antara orang-orang pribumi Sahrawi, dipimpin oleh Front Polisario, dan pihak berwenang Maroko.
Pemerintah Maroko mengecam Sekjen PBB pada hari Selasa yang menjelaskan hubungan Maroko dengan Sahara Barat sebagai “tindakan pendudukan,” dilansir Maroko World News.
Ban Ki Moon membuat komentar tersebut selama kunjungannya ke kota Aljazair, Tindouf, situs kamp para pengungsi Sahrawi.
Pemerintah Maroko kemudian mengkritik keras Ban Ki Moon menyoal “ketidakberpihakan dan netralitas-nya” dan membuat pernyataan yang berlawanan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
PBB telah berusaha untuk menegosiasikan solusi politik yang berlangsung selama krisis Sahara Barat yang akan memberikan untuk hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat Sahara Barat, setelah Maroko mengklaim kontrol dari bekas koloni Spanyol pada tahun 1975.[IZ]
