YANGOON, (Panjimas.com) – Rezim Myanmar telah menangkap seorang pemilik penerbit Muslim dan 4 orang lainnya pada hari Rabu [25/11/2015] karena mencetak kalender yang telah mengutip perkataan dukungan atas penganiayaan minoritas Muslim Rohingya di negara itu , demikian dilaporkan oleh Anadolu News Agency , mengutip pemberitaan media lokal Myanmar.
Konten Kalender itu mengutip kata-kata dukungan dari mantan Perdana Menteri Myanmar U Nu untuk menghilangkan prasangka pandangan resmi pemerintah bahwa muslim Rohingya bukan etnis minoritas yang riil.
Hal ini telah membuat marah para ekstrimis Budha yang menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Negara tetangga Bangladesh dan bersikeras bahwa mereka harus disebut sebagai “Bengali”.
Para Muslim Rohingya ditolak hak-hak kewarganegaraannya di bawah hukum 1982 yang telah banyak dikecam oleh kelompok hak asasi manusia. Kebanyakan anggota minoritas Rohingya hidup dalam kondisi apartheid [diskriminasi ekstrim] seperti di bagian barat Negara bagian Rakhine, menyusul kekerasan massa yang dipimpin oleh ekstrimis Buddha pada tahun 2012.
Myanmar Times melaporkan bahwa penerbit “Kyaw Kyaw Wai” dan rekan-rekannya ditangkap di kota Yangon, awal pekan ini, setelah kutipan dari kalender itu tersebar dan dibagi secara luas di media sosial oleh para nasionalis Buddha.
Penerbit muslim itu dan rekan-rekannya menghadapi hukuman 2 tahun penjara karena menyebabkan “rasa ketakutan atau kegelisahan pada publik”.
Patut diperhatikan bahwa Htin Lin Oo, seorang anggota terkemuka dari pihak oposisi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi [National League for Democracy, NLD], dipenjarakan setelah ia berpidato pada Oktober lalu, di mana ia mengkritik penggunaan Buddhisme [ajaran Buddha] untuk membenarkan tindakan ekstrimisme.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi [National League for Democracy, NLD], akan segera mengambil alih kekuasaan sekitar akhir Maret tahun depan setelah kemenangan telak dalam pemilihan tanggal 8 November lalu. Juru bicara NLD, Win Htein telah bersumpah bahwa partainya akan membebaskan para tahanan politik ‘tapol’ sebagai “prioritas utama”. Namun, dalam sebuah wawancara dengan Anadolu News Agency, ia menolak untuk mengomentari kemungkinan menghadapi tantangan dari para ekstrimis Budha terkait rencana pembebasan tahanan politik khusus. [IZ]
