JAKARTA (Panjimas.com) – Selain menyerukan berjihad kepada umat Islam dan Warga Betawi, KH Cholil Ridwan juga mengecam aksi zalim salibis Kristen Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang melakukan tindakan zalim kepada umat Islam di Tolikara, Papua. (Baca: Ketua MUI Serukan Umat Islam dan Warga Betawi Berjihad Gantikan Gubernur Kafir Ahok!)
Ketika kaum Muslimin di seluruh dunia bergembira merayakan Idul Fitri, umat Islam di Tolikara justru diserang saat melaksanakan shalat Idul Fitri pada Jum’at (17/7/2015) lalu.
“Saudara-saudara kita di Tolikara gagal melaksanakan shalat Idul Fitri. Diserbu bukan oleh PKI, bukan oleh Komunis, diserbu bukan oleh sosialis, sekuler, JIL dan JIN, tapi diserbu oleh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI),” kata KH Cholil Ridwan lewat orasinya dalam Parade Tauhid Nasional di Jalan Pintu Tujuh, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Ahad (16/8/2015).
“Tolikara bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Rusia! Tolikara di Indonesia, negara Muslim yang paling terbesar di seluruh dunia,” tegas Ketua MUI Pusat tersebut.
Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan kelemahan umat Islam, yang tidak siap dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk dari musuh-musuh Islam.
Tak hanya itu, di Tolikara juga marak bendera Zionis Israel yang terpampang di rumah-rumah.
“Di Tolikara ada Yahudi, ada Zionis, karena bendera Zionis yang mereka bilang bintang David dikibarkan. Bahkan penduduk yang Muslim dipaksa untuk membuat gambar bendera Zionis Israel, disuruh mengecat rumahnya dengan warna Zionis Israel, kalau tidak didenda Rp 500 ribu,” ujarnya.
“Ke mana RI? Apakah Tolikara bukan bagian dari NKRI?” tanyanya.
Parahnya lagi, ada Perda di Tolikara yang melarang umat Islam menjalankan kebebasan beragama, dari mulai larangan jilbab, tak boleh berjualan di hari Minggu dan masjid dilarang menggunakan pengeras suara.
“Negara RI absent di Tolikara! Sehingga sebuah gereja bisa membuat aturan-aturan sendiri,” ujarnya.
Untuk itu, Kyai Cholil meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terkait kezaliman tersebut.
“Kalau tokoh intelektualnya tidak ditangkap, tidak diadili dan tidak dihukum, GIDI tidak dibekukan maka pemerintah Indonesia, kabinet Jokowi sekarang melanggar Undang Undang,” tuturnya.
Apabila pemerintah tidak memperhatikan kepentingan kaum Muslimin, “kita meragukan keislaman Presidan kita!” tandasnya. [AW]
