PAPUA (Panjimas.com) – Kelompok teroris separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan eksistensinya. Meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah pusat, antara lain pemberian otonomi khusus, tetap saja keinginan OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia tidak pernah padam.
Bahkan baru-baru ini, pimpinan kelompok teroris separatis OPM yang bermarkas di Lany Jaya Papua, Puron Wenda dan Enden Wanimbo melontarkan pernyataan serius. Mereka menantang Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) untuk berperang secara terbuka.
“Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,” tegas Enden Wanimbo, pada Jum’at 22 Mei 2015 kemarin.
Tantangan perang terbuka itu untuk menegaskan bahwa perjuangan kelompok teroris separatis OPM agar Papua Merdeka dan mempunyai wilayah dan negara sendiri dari NKRI tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog serta membantah klaim dari Presiden Jokowi bahwa Papua sudah aman.
“Itu tidak benar,” tegas Enden.
Untuk mendukung perang terbuka, kelompok teroris separatis OPM yang berdiri sejak tahun 1965 itu sudah mengumpulkan logistik seperti senjata dan amunisi. Mereka siap berperang demi meraih tujuan.
Kolega Enden, Puron Wenda mengungkapkan alasan mengapa kelompoknya itu memilih perang terbuka. Menurut dia, Indonesia dianggap tidak bisa dipercaya. “Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu,” ujarnya.
Puron juga mengatakan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Meski tak menyebutkan secara detil waktu perang terbuka itu, namun dia mengatakan, “Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai”.
Puron meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. Karena, mereka akan terus berperang untuk Papua Merdeka.
Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sorong sampai Merauke itu, kelompok teroris separatis OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. Mereka tak hanya mengincar TNI-Polri, tapi juga seluruh masyarakat sipil non Papua.
“Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi,” kata Puron Wenda.
Puron menegaskan semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa. “Kami pejuang kemerdekaan Papua,” katanya.
Enden juga mengajak dan mengundang para wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional akan diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai langkah Pemerintah Jokowi untuk segera menindak kelompok teroris separatis OPM yang sudah menyatakan perang secara terbuka itu terkesan lamban.
Sebab, pada saat pemerintah Indonesia melalui Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan pasukan Brimob menghadapi dan menindak umat Islam yang diduga dan dituduh sebagai teroris sangatlah agresif dan seporadis. Namun sikap berbeda ternyata diterapkan kepada kelompok teroris separatis OPM.
Jika ada umat Islam yang baru dicurigai sebagai teroris dan akan melakukan aksi terorisme, Densus 88 langsung menindaknya, bahkan pada saat orang yang dicurigai tersebut sedang melakukan ibadah sholat. Tapi disaat kelompok teroris separatis OPM sudah menantang perang dan membunuh aparat dan rakyat Papua, Densus 88 dan Brimob diam seribu bahasa.
Tak pelak hal itu membuat sejumlah pihak juga mempertanyakan keberadaan dan keberanian Densus 88 dan pasukan Brimob maupun Satgas Anti Teror yang ada di TNI dan Polri dalam menghadapi dan meladeni tantangan kelompok teroris separatis OPM tersebut. [GA/dbs]