JAKARTA (Panjimas.com) – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia masih bergantung pada IMF (Dana Moneter Internasional) yang diucapkan pada saat pidato Konferensi Asia Afrika (KAA) kemarin akhirnya bermasalah dan menimbulkan polemik panjang. Apalagi setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ‘meluruskan’ pernyataan Jokowi itu.
Politisi PDIP, TB Hasanuddin menyebut jika data yang disuplai tim Presiden Jokowi di Istana adalah sampah. “Kasihan Presiden berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan,” ujar Hasanuddin pada Rabu (29/4/2015) kemarin.
Sementara itu, pengamat yang sekaligus pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing menilai kesalahan Jokowi dalam menyebut ketergantungan pada IMF berada pada Jokowi sendiri maupun pejabat dan staf Istana di sekeliling Jokowi.
“Kompetensi orang-orang di sekitar Presiden sangat diragukan sehingga tidak dapat memberi support dengan baik kepada presiden dalam menjalankan tugasnya,” tegas Emrus di Jakarta, pada Kamis (30/4/2015).
Emrus menambahkan, bukan kali ini saja Presiden Jokowi melakukan kesalahan. Sebelumnya, Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang bantuan mobil untuk pejabat dan kebijakan tentang kenaikan harga BBM yang ternyata salah.
“Tingkat kompetensi pejabat-pejabat Istana yang terbukti beberapa kali salah dapat menurunkan kredibilitas Jokowi sendiri,” ujar Emrus.
Menurut pengajar Universitas Pelita Harapan ini, mestinya Jokowi punya filter untuk menyelekesi informasi-informasi yang diberikan bawahannya. Lebih dari itu, Jokowi juga mudah dijebak dengan data-data yang tidak akurat.
“Kalau Jokowi mengerti permasalahan, tidak mudah memakan informasi sampah dari bawahannya,” paparnya.
Namun Emrus juga menyadari akan kapasitas Jokowi. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden hanya memiliki technical skill, dan belum memiliki managerial skill. “Jadi level Jokowi memang baru level walikota,” tandas Emrus. [GA/intgn/TS]