JAKARTA (Panjimas.com) – Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) didatangi dan didemo elemen masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Laskar Anti Korupsi (LAK). Dalam orasinya pada Selasa (9/12/2014) siang, LAK menuntut agar KPK tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi.
Selain itu, para demonstran juga menyampaikan soal pajak yang terlalu dibebankan ke rakyat. Padahal penggunaan pajak tersebut terlihat tidak adanya transparansi, sehingga ini akan memberikan celah kepada para pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Selesai berunjuk rasa, para pendemo juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada KPK yang berisi bukti-bukti korupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat sebagai Walikota Solo. Menurut mereka, hasil investigasi dari tim Laskar Anti Korupsi di Solo Jawa Tengah (Jateng), ditemukan banyak bukti korupsi yang melibatkan Jokowi. Diantaranya proyek mobil SMK, program revitalisasi Pasar Klewer dan lain-lain.
“Setidaknya ada 8 bundel yang akan diserahkan ke KPK,” ungkap Sekjen DPP LAK, Hasbi Ibrahim.
Menurut Hasbi, pihaknya memiliki bukti-bukti kuat adanya korupsi di Kota Solo. Tidak hanya menyerahkan sejumlah dokumen, pihak DPP LAK juga akan menghadirkan saksi-saksi dari kalangan pejabat di era Walikota Jokowi di Solo.
“Tetapi Laskar Anti Korupsi di sini tidak langsung menuduh atau menduga langsung kepada jokowi, entah siapa yang bersalah, kita serahkan kepada pihak KPK, dan kita akan kawal terus kasus tersebut,” ucap Hasbi.
Hasbi juga menegaskan, pihaknya mendesak KPK untuk tidak pilih-pilih dalam menegakkan kebenaran terutama perihal pemberantasan korupsi. Ia pun berharap Presiden Jokowi, harus mendukung upaya pemeberantasan korupsi.
“KPK sebagai pejabat berwenang tidak tebang pilih terutama memanggil Jokowi untuk dijadikan sebagai saksi,” tegas Hasbi. [GA/FastNews]
