JAKARTA (Panjimas) – Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Ustadz Ferry Nur menyayangkan sikap sejumlah tokoh dan pemerintah Joko Widodo yang menolak mentah-mentah rencana dibangunnya kantor perwakilan Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah (HAMAS) di Indonesia. (Baca: Pemerintah Indonesia Tolak Pembukaan Kantor Perwakilan Hamas di Jakarta)
Menurutnya, alasan sudah berdirinya Kedutaan Besar Palestina -yang notabene dikuasai Fatah- di Indonesia sehingga menolak keberadaan HAMAS adalah alasan yang tidak cerdas. (Baca: Din Syamsudin Tolak Rencana Pembukaan Kantor Perwakilan HAMAS di Indonesia)
“Jika penolakan kantor perwakilan HAMAS di Indonesia dengan alasan karena sudah ada Kedubes Palestina di Jakarta dan minta izin terlebih dahulu kepada Kedubes Palestina, merupakan alasan yang tidak cerdas. Seakan membodohi rakyat Indonesia, atau menganggap rakyat tidak tahu informasi?” kata Ustadz Ferry Nur melalui pesan siaran BlackBerry Messanger, yang diterima redaksi Panjimas.com, Senin (1/12/2014).
Ustadz Ferry Nur yang menjadi saksi kebiadaban Zionis Yahudi membantai aktivis kemanusiaan dalam tragedi Mavi Marmara tahun 2010 ini, menilai pemerintah Indonesia tertinggal jauh memberi dukungan bagi kemerdekaan rakyat Palestina.
“Ketahuilah, pemerintah Indonesia tertinggal jauh untuk memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan rakyat Palestina dan membantu rakyat Gaza bebas dari blokade zionis Israel,” tegasnya.
Tak mau bersikap sama dengan pemerintah Indonesia yang tertinggal, Ustadz Ferry Nur mengungkapkan rakyat Indonesia dan para aktivis Islam justru lebih pro aktif membantuk saudaranya sesama Muslim di Bumi Palestina.
“Berbeda dengan rakyatnya dan para relawannya yang pro kemerdekaan rakyat Palestina, bukan saja bicara, tetapi datang langsung ke Gaza membawa bantuan rakyat Indonesia, bahkan ada yang ditembak tentara zionis Israel di kapal Mavimarmara,” ungkapnya.
Jasa Palestina terhadap Indonesia & Politik Pencitraan
Untuk diketahui, Gong dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina. M. Zein Hassan, Lc (Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia) dalam bukunya “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri.”
Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini—mufti besar Palestina. Pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ‘ucapan selamat’ beliau ke seluruh dunia Islam, bertepatan ‘pengakuan Jepang’ atas kemerdekaan Indonesia.
Muhammad Ali Taher (seorang saudagar kaya Palestina) spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia”. Setelah itu dukungan pun mengalir.
Ketika Indonesia telah merdeka dan Palestina hingga kini masih dijajah Zionis Yahudi, dukungan bagi rakyat Palestina terkadang hanya sekedar pencitraan bagi rezim penguasa.
Tengok saja, janji-janji Joko Widodo – Jusuf Kalla saat kampanye yang bersamaan dengan pembantaian Zionis terhadap Muslim Gaza. Pernyataan itu dilontarkan langsung oleh Jokowi saat pemaparan visi misi di debat capres di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014) silam.
Kala itu, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini mengaku bersama pasangannya, Jusuf Kalla akan menjadi dua orang yang terdepan dalam membela kemerdekaan rakyat Palestina.
“Saya dan JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Jokowi usai dalam debat pertama capres.
Bahkan di depan ribuan relawannya, Jokowi kembali menegaskan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Di hadapan pendukungnya, Jokowi menyatakan mendukung 100 persen kemerdekaan bagi Palestina dan berjanji akan mati-matian membela negara itu dari cengkraman Israel.
“Kita lihat apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh tandatangan untuk dukungan ya kita tanda tangan. Mereka butuh diplomasi ya diplomasi. Butuh kedutaan ya kita buka kedutaan,” kata Jokowi saat bertemu relawan seluruh Jakarta di GOR Yudo, Kelapa Gading, Kamis (26/6/2014).
“Ini dukungan tanpa reserve,” tegas Jokowi. Setelah menjadi Presiden Indonesia, jangankan blusukan ke Gaza, mengizinkan HAMAS mendirikan perwakilan di Indonesia pun tidak. [AW]
