LONDON (Panjimas.com) – Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris, pada Rabu (6/8/2014) menyatakan bahwa kebijakan pembatasan secara berlebihan melalui blokade-blokade dari Zionis Israel di wilayah Gaza Palestina dengan alasan keamanan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.
“Kami keberatan dengan pernyataan bahwa kebijakan blokade-blokade yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di OPT (wilayah Gaza Palestina yang terokupasi) adalah hal yang dibutuhkan untuk keamanan Israel,” tulis laporan dari komite itu.
“Kami terkejut saat menyaksikan Hebron (Tepi Barat). Meskipun kami menghormati kebutuhan Israel soal keamanan, alasan itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan sejumlah kebijakan yang membatasi pergerakan warga Palestina di Hebron karena berdampak buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan ekonomi,” tambahnya.
Komite yang bertugas mengawasi kementerian-kementerian Inggris bidang internasional itu juga mendesak London dan Eropa untuk berperan menghapus kebijakan pembatasan yang selama ini dilakukan Zionis “Yahudi” Israel untuk menghambat perkembangan ekonomi warga Gaza Palestina.
Penerbitan laporan dari parlemen Inggris itu muncul satu hari setelah salah seorang menteri Inggris, Sayeeda Warsi mengundurkan diri karena kegagalan pemerintah Inggris untuk mengecam pembantaian terhadap warga sipil di Gaza yang dilakukan oleh negara penjajah Kafir Yahudi Israel secara biadab dan membabi buta.
Bagi parlemen Inggris, kebijakan pembatasan Israel di Tepi Barat, seperti larangan bagi perusahaan Palestina untuk berinvestasi di zona kontrol Israel juga harus dilawan oleh Inggris dan negara-negara Eropa lain. Hingga kini, pembantaian Zionis Israel di Gaza telah membunuh 1.875 warga Gaza dan sebagian besar korbannya adalah wanita dan anak-anak. [GA/Ant]
