REFORMASI 1998 DAN INDIKASI KEBANGKITAN PKI
Oleh: Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab
PANJIMAS.COM – Bismillaah Wal Hamdulillaah …
Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata illaa Billaah …
Setelah pemaparan panjang lebar secara kronologis tentang apa dan bagaimana PKI, mulai dari sejarah lahirnya hingga sepak terjangnya yang penuh dengan kekejaman dan kebiadaban, diikuti dengan analisa dan kesimpulan. Kini pertanyaannya : Mungkinkah PKI bangkit kembali di Indonesia ?!
Dalam artikel ini akan dipaparkan aneka fenomena dari berbagai peristiwa dan kejadian yang bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan tersebut.
1. TUNTUTAN PENCABUTAN TAP MPRS NO.XXV TAHUN 1966
PASCA REFORMASI 1998, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa kiri seperti Forkot, Jarkot, Forbes, Fordem, SMID dan yang sejenisnya, dengan sangat lantang menyuarakan tuntutan Pencabutan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.
Ini INDIKASI KUAT untuk KEBANGKITAN PKI, karena TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 selama ini merupakan penghalang utama bagi Kebangkitan PKI secara formal konstitusional.
2. PENGHAPUSAN SEJARAH PENGKHIANATAN PKI DALAM KURIKULUM
Sejak Tahun 1966 s/d 1998, dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah Kemerdekaan Indonesia selalu dicantumkan tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, baik pemberontakan PKI tahun 1948 mau pun Pemberontakan G30S PKI Tahun 1965. Dalam rentang waktu tersebut, setiap warga negara Indonesia yang pernah mencicipi pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah, selalu mendapatkan informasi yang lengkap tentang PKI, sehingga sikap ANTI PKI terlembagakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, PASCA REFORMASI 1998 Sejarah Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pendidikan. Dan melalui berbagai Media Sosial, serangan informasi yang memposisikan PKI sebagai Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan RI sangat deras dan kencang, sehingga banyak generasi muda yang tidak lagi mendapatkan informasi Pengkhianatan PKI dalam kurikulum pendidikan, terjebak dan perperangkap dalam PROPAGANDA PEMUTIHAN PKI.
Ini juga INDIKASI KUAT akan adanya gerakan sistematis untuk KEBANGKITAN PKI, karena Sejarah Pengkhianatan PKI yang ada dalam Kurikulum Pendidikan selama ini merupakan sumber informasi yang valid dan kokoh untuk menumbuhkan sikap ANTI PKI dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia.
3. PENGHENTIAN PEMUTARAN FILM G30S/PKI DI TVRI
Sejak tahun 1985, setiap tanggal 30 September, TVRI sebagai televisi nasional selalu memutar ulang Film Pengkhianatan G30S / PKI yang diproduksi pada tahun 1984, sehingga informasi tentang PKI tersebar secara meluas sampai daerah-daerah terpencil. Dan itu menumbuh suburkan kewaspadaan Bangsa dan Rakyat Indonesia terhadap Bahaya PKI.
Namun, PASCA REFORMASI 1998 pemutaran Film Pengkhianatan PKI mulai dihentikan. Menurut Asvi Warman Adam sebagaimana dilansir Situs Berita Merdeka.com bahwa Pasca Reformasi 1998, Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Saleh Basarah menelpon Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan agar film tersebut dihentikan pemutarannya karena menyudutkan TNI AU.
Jika benar bahwa alasan penghentian pemutaran Film Pengkhianatan PKI adalah complain dari pihak TNI Angkatan Udara, sungguh sangat disesalkan. Jika memang ada bagian film yang tidak sesuai fakta atau merupakan fitnah bagi TNI Angkatan Udara, maka cukup dibuang bagian fitnah itu, bukan dengan menghentikan pemutaran film secara keseluruhan.
Akan tetapi, jika memang fakta Pengkhianatan G30S / PKI melibatkan ABRI dari semua angkatan, baik Darat, Udara, Laut mau pun Kepolisian, maka kenapa harus ditutupi, justru itu menjadi pelajaran bagi semua angkatan TNI agar lebih waspada dan berhati-hati menjaga dan melindungi kesatuannya dari infiltrasi (penyusupan) PKI.
Lagi pula, memang faktanya PKI dalam sejarahnya berhasil merekrut pejabat pemerintah dari semua golongan dan tingkatan, militer mau pun sipil, untuk menggolkan syahwat politik komunismenya. Tidak terkecuali di lingkungan Istana, hingga Pasukan Cakrabirawa dari TNI Angkatan Darat yang terkenal sebagai penjaga dan pelindung Presiden RI.
Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada tangan-tangan jahat yang bermain untuk menghapus ingatan bangsa Indonesia dari Pengkhianatan PKI, sehingga ini pun menjadi INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.
4. PENGHAPUSAN ”LITSUS” BAGI CALON PEJABAT
Sejak pembubaran dan pelarangan PKI di tahun 1966 hingga 1998, setiap warga negara yang akan menjadi pejabat negara, baik di lingkungan Eksekutif dan Legislatif mau pun Yudikatif, diwajibkan mengikuti LITSUS yaitu Penelitian Khusus yang sangat ketat dan cermat serta teliti dan mendalam terhadap setiap calon pejabat untuk memastikan bahwa ia tidak ada kaitan apa pun dengan gerakan PKI.
Karenanya, kader-kader muda dari sisa Gerakan Bawah Tanah PKI tidak pernah punya kesempatan untuk menyusup ke dalam pemerintahan sepanjang masa 1966 hingga 1998. Jika pun ada teramat sempit dan sulit.
Namun, PASCA REFORMASI 1998 Litsus dihapuskan dengan alasan penegakan Hak Asassi Manusia (HAM), sehingga kini kader-kader muda berpaham kiri yang punya kaitan erat dengan PKI dengan mudah bisa melenggang jadi pejabat tanpa hambatan.
Tentu, PENGHAPUSAN LITSUS menjadi bukti adanya tangan-tangan jahat yang bermain untuk membuka pintu kembali bagi PKI agar bisa masuk dalam lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan lebih muda untuk bangkit dan berkembang. Ini pun INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.
5. PUTRA PUTRI PKI MASUK PARPOL DAN INSTANSI NEGARA
PASCA REFORMASI 1998, Penghapusan LITSUS telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Putra Putri Keturunan PKI untuk aktif di berbagai Partai Politik, sehingga mereka pun dengan mudah masuk ke berbagai Lembaga Kenegaraan.
Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh melimpahkan kesalahan PKI kepada anak keturunan mereka yang tidak bersalah. Dan tentu hak-hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) anak keturunan PKI memang sudah semestinya diakui dan diberikan.
Namun, anak keturunan PKI harus tahu diri, bahwa pemulihan hak-hak mereka jangan disalah-gunakan untuk menghidupkan kembali ideologi PKI dan jangan lagi membangkitkan kembali paham komunisme, serta mereka tidak perlu membuka luka lama dengan memposisikan diri sebagai Korban kejahatan Orde Baru melalui pemutar balikkan Fakta dan manipulasi Data seolah Ulama dan Umara, khususnya NU dan TNI, adalah pelaku kejahatannya.
Lihat saja, Ribka Ciptaning yang menjadi anggota DPR RI melalui PDIP, bahkan menjadi ketua salah satu Komisi di DPR RI, secara demonstratif dan provokatif menulis dua buku yang masing-masing berjudul : ”Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan ”Anak PKI Masuk Parlemen”.
Tentu tak dapat dipungkiri, masuknya putra-putri keturunan PKI ke dalam berbagai Partai Politik dan Instansi Negara, dengan tetap mengusung Ideologi PKI yang dibawa oleh orang-orang tua mereka merupakan INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.
6. PEMBUATAN BUKU DAN FILM PEMBELAAN TERHADAP PKI
PASCA REFORMASI 1998, marak penerbitan dan peredaran buku-buku yang berisi pembelaan terhadap PKI, antara lain :
a. Aku Bangga Jadi Anak PKI dan Anak PKI Masuk Parlemen keduanya karya Ribka Tjiptaning Proletariyati.
b. Gerwani karya Amurwani Dwi Lestariningsih.
c. Kabut G30S karya Mohammad Achadi.
d. Palu Arit di Ladang Tebu karya Hermawan Sulistyo.
e. Penghancuran Gerakan Perempuan karya Saskia Eleonora Wieringa.
f. Siapa sebenarnya Soeharto karya Eros Djarot dkk.
g. Terempas Gelombang Pasang karya Sudjinah.
PASCA REFORMASI 1998, juga marak pembuatan dan peredaran film yang berisi pembelaan terhadap PKI, antara lain :
a. Jagal dan Senyap keduanya disutradarai Joshua Oppenheimer dan diapresiasi oleh Komnas HAM & LSM-LSM Liberal.
b. Sang Penari disutradarai Ifa Isfansyah dan dibintangi Prisia Nasution & Oka Antara.
c. Gie disutradarai Riri Riza dan dibintangi Nicolas Saputra & Sita Nursanti.
d. Jembatan Bacem disutradarai Yayan Wiludiharto diproduksi LSM Elsam.
e. Lastri disutradarai Eros Djarot dan dibintangi Marcelia Zalianty & Tio Pakusadewo.
Inti dari semua Buku dan Film tersebut di atas adalah sama yaitu menumbuhkan simpatik penonton terhadap PKI. Dalam semua buku dan film tersebut digambarkan penderitaan keluarga PKI yang menyedihkan dan memilukan, karena hidup dalam penindasan rezim penguasa. PKI diposisikan sebagai korban yang terzalimi, sehingga tak satu pun episode kekejaman dan kebiadaban PKI yang diangkat dalam cerita. Pelan tapi pasti, semua buku dan film tersebut akan menggerus sikap ANTI PKI yang selama ini sudah terlembagakan dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia.
Dengan demikian, ini juga merupakan INDIKASI TAK TERBANTAHKAN bahwa Keluarga Besar PKI sedang menyusun langkah dan menata gerakan untuk BANGKIT KEMBALI.
7. RUU KKR (KOMISI KEBENARAN & REKONSILIASI)
PASCA REFORMASI 1998, Para Narapidana PKI melalui YPKP 65/66 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 / 1966) terus mencari cara untuk “PEMUTIHAN DOSA PKI”, salah satunya adalah dengan terus mendesak pemerintah agar mengajukan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).
YKPPI 65/66 dimana-mana selalu mengkampanyekan bahwa PKI adalah ”KORBAN KEJAHATAN” bukan ”PELAKU KEJAHATAN”, sekaligus memutar-balikkan Fakta dan memanipulasi Data serta melemparkan semua kesalahan kepada ”ORDE BARU”.
YKPPI menyatakan : ”Target Advokasi HAM YPKP 65/66 adalah bahwasanya pengungkapan kebenaran melalui KKR merupakan pintu masuk paling halus namun berkekuatan besar untuk mengembalikan posisi ekonomi, politik dan sosial PKI”, sebagaimana dimuat diYPKP6566.Blogspot.com pada tanggal 12 September 2010.
Ini adalah INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
8. PEMBELAAN KOMNAS HAM & LSM LIBERAL UNTUK PKI
PASCA REFORMASI 1998, Komnas HAM dan LSM-LSM Liberal disamping memberi apresiasi terhadap buku-buku dan film-film yang membela PKI, ternyata juga menjadi pihak yang paling sigap dan paling sibuk dalam mendesak dan menekan pemerintah RI dan DPR RI agar mengesahkan RUU KKR menjadi UU, sehingga di tahun 2004 Pemerintah RI secara resmi mengajukan RUU KKR ke DPR RI untuk dibahas, namun akhirnya RUU KKR tersebut hingga tahun 2006 dimentahkan oleh DPR RI.
Kini, di tahun 2015 secara mengejutkan, tiba-tiba pemerintah kembali mengajukan RUU KKR agar masuk dalam Prolegnas DPR RI. Apa pun alasannya, ini pun merupakan INDIKASI TAK TERPUNGKIRI bagi KEBANGKITAN PKI yang mulai berhasil menyusup ke berbagai lini Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan perundang-undangan yang menguntungkan PKI.
9. BANTUAN CHINA KEPADA INDONESIA & KOMPENSASINYA
PASCA REFORMASI 1998, hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) China di Indonesia dipulihkan sama sekali, sehingga Reformasi 1998 menjadi PINTU KEMENANGAN CHINA di Indonesia :
a. China yang di Era 1966 – 1998 tidak mudah menjadi pejabat publik, justru kini bebas dan leluasa jadi Lurah, Camat, Bupati hingga Gubernur dan Menteri, bahkan Presiden.
b. Di Era 1966 – 1998 nama China harus diganti dengan nama Indonesia untuk pengakuan kewarga-negaraan, sedang kini penggunaan nama China dibebaskan sebebas-bebasnya.
c. Barongsai yang di Era 1966 – 1998 dilarang, kini dibesarkan dan dipertontonkan dengan bebas di tengah publik dalam berbagai acara budaya, bahkan ada yang menggelar Barongsai dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
d. Tulisan dan Bahasa China yang di Era 1966 – 1998 dilarang digunakan di tempat umum, kini menghiasi berbagai Mall, Pasar, Toko dan Perumahan dengan sangat bebas, bahkan ada Statsiun TV yang secara terbuka menyajikan sejumlah acara dengan Tulisan dan Bahasa China.
e. Khonghuchu yang di Era 1966 – 1998 tidak diakui dan tidak boleh dicantumkan sebagai agama dalam KTP, kini diakui sebagai salah satu agama resmi di Indoensia, sehingga boleh dicantumkan dalam KTP.
f. Hari Raya Imlek (Tahun Baru China) di Era 1966 – 1998 hanya boleh dirayakan secara tertutup di kalangan masyarakat China saja, tapi kini dijadikan Hari Libur Nasional dan dirayakan secara terbuka dan besar-besaran.
g. Pengusaha China yang di Era 1966 – 1998 diberi kebebasan berbisnis, tetapi tetap dengan kontrol ketat, kini merajalela sehingga informasinya bahwa tidak kurang dari 70 % lahan ibu kota Jakarta sudah dikuasai dan dimiliki oleh Delapan Konglomerat China Indonesia.
h. Di tahun 1966, Kongres ABRI merekomendasikan pelarangan penggunaan kata ”Tiongkok”, tapi dengan tegas dan jelas menetapkan penggunaan kata ”China”, karena keterlibatan China dengan PKI, tapi kini terbit aturan sebaliknya yaitu penghapusan sebutan ”China” dan pengharusan penggunaan kata ”Tiongkok”. Padahal, di Negeri China sendiri, mereka masih menyebut diri mereka dengan sebutan ”CHINA”.
Karenanya, tidak heran jika kini Negara Raksasa Komunis RRC (Republik Rakyat China) sangat bermesra-mesraan dengan pemerintah Indonesia, sehingga pada Selasa 16 Juni 2015, Garuda Indonesia menanda tangani kerja sama dengan BOC (Bank of China) Aviation dengan nilai dana US $ 4,5 milyar atau sekitar Rp 58 Trilyun. Dan usai acara penanda-tanganan kerja-sama tersebut di Paris, Menteri BUMN Rini Soemarno menginformasikan bahwa BUMN pun sudah ada kesepakatan pembiayaan dengan China Development Bank (CDB) dan ICBC senilai US$ 40 Milyar atau sekitar 520 Trilyun.
Namun demikian, kebangkitan China Komunis di Indonesia dan kemesraan pemerintah Indonesia dengan Negara Raksasa Komunis RRC wajib diwaspadai, karena China Komunis pernah terlibat langsung dalam poros Jakarta – Peking yang dibangun oleh Gerakan PKI di zaman Orla, sehingga bukan tidak mungkin ini pun menjadi INDIKASI KEBANGKITAN PKI. Apalagi bantuan sebesar itu tidak mungkin cuma-cuma, tentu ada kompensasi politik dan ekonominya yang akan menguntungkan China Komunis.
10. KERJA SAMA PARPOL INDONESIA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA
Sepanjang tahun 1966 hingga 1998, tak ada satu pun Ormas mau pun Orsospol yang berani secara terang-terangan menjalin hubungan kerja-sama dengan PARTAI KOMUNIS CHINA (PKC). Namun, PASCA REFORMASI 1998 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terbuka dan terang-terangan menjalin kerja-sama dengan Partai Komunis China.
Selasa 6 juni 2015, Wakil Presiden Partai Komunis China (PKC) Gou Yezhou menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem untuk membahas sejumlah agenda diplomatik dan kerjasama antara kedua partai.
Jauh sebelumnya, sebagaimana diberitakan Merdeka.com tanggal 14 Oktober 2013, bahwa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 2015 saja hingga bulan Oktober telah mengirimkan tiga angkatan dari para kadernya untuk studi banding dengan PKC (Partai Komunis China). Para Kader PDIP tersebut di China belajar di Sekolah PKC tentang bagaimana cabang dan ranting partai PKC bekerja, serta kegiatan kerja sama lainnya.
Tentu semua fakta kerja-sama Parpol Indoneisa dengan PARTAI KOMUNIS CHINA tidak boleh dianggap sepele sebagai INDIKASI KEBANGKITAN PKI di Indonesia.
11. SEMINAR DAN TEMU KANGEN UNTUK BELA PKI
PASCA REFORMASI 1998 , sering digelar Seminar dan Lokakarya untuk Pembelaan terhadap PKI, begitu juga sering diadakan Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI. Bahkan tidak jarang Komnas HAM dan berbagai LSM Liberal terlibat dalam aneka pertemuan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di zaman Orba.
Misalnya, tanggal 24 Juni 2010, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Ayu Pitaloka serta Nursuhud dari Komisi IX DPR RI yang berkunjung ke Banyuwangi dalam rangka temu dengan PPI (Persatuan Perawat Indonesia) dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) untuk sosialisasi Program Kesehatan Gratis, namun acara bergeser dan berubah menjadi Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI dari berbagai daerah di Jawa Timur di Rumah Makan Pakis Ruyung.
Ini disebut apalagi kalau bukan merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI di Indonesia.
12. PEMBENTUKAN ORMAS / ORSOSPOL YANG BERAFILIASI KEPADA PKI
Pada tahun 1994, Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan mendirikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) dengan manifesto politik yang berhaluan sosialis komunis, sehingga dilarang dan dikejar oleh Rezim Orde Baru. Saat Reformasi 1998, PRD termasuk yang paling aktif melakukan Aksi-Aksi Anarkis. Dua program utama PRD dalam manifesto politiknya saat didirikan adalah Refrendum untuk Timor Timur dan Pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan keduanya berhasil diwujudkan PASCA REFORMASI 1998.
PASCA REFORMASI 1998, Anak Keturunan PKI yang masih mengusung Ideologi Komunis mulai berani tampil vulgar dengan membentuk Ormas dan Orsosopol yang berhaluan komunis, hanya saja belum berani tampil telanjang terang-terangan menyebut diri sebagai PKI.
Selanjutnya, mantan Aktivis PRD tersebar ke berbagai lini politik. Ada yang masuk bergabung ke PDIP seperti Budiman Sudjatmiko dan Raharja Waluya Jati. Ada yang gabung dengan Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang didirikan Harry Tanoesudibyo yaitu Anom Astika dan Ardi Putra Utama. Ada yang jadi Staf Ahli Presdien SBY yaitu Andi Arif. Ada juga yang jadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Dita Indah Sari yang gabung ke PBR (Partai Bintang Reformasi) dan Faisol Reza yang gabung ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Ada juga yang jadi jurnalis seperti Nezar Patria mantan Sekjen SMID (Solaidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi) yang kini menjadi Redaktur Pelaksana Situs Berita VIVAnews.com. Ada pula yang jadi Pastor di Chicago AS seperti Henry Kuok.
Tokoh Kiri lainnya, Pius Lustrilanang pendiri Aldera (Aliansi Demokratik Rakyat) dan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pernah bergabung dengan PAN, lalu PDIP, kini Gerindra. Dan Adian Napitupulu aktivis GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) medirikan FORKOT (Forum Kota) yang nyata-nyata berhaluan komunis, kini jadi politisi PDIP dan duduk sebagai anggota DPR RI melalui Pemilu di Dapil Wilayah Bogor.
Apa yang seperti ini bukan INDIKASI KEBANGKITAN PKI ?
13. PEMUTARBALIKKAN SEJARAH PKI
PASCA REFORMASI 1998, Gerakan Neo PKI dibantu oleh Komnas HAM dan berbagai LSM Liberal berdalih Pengungkapan Kebenaran dan Penegakkan HAM melakukan Propaganda Pemutar-balikkan Fakta Sejarah PKI dengan memanipulasi Data Sejarah melalui berbagai Media Cetak mau pun Elektronik.
Hasilnya, mulai terbentuk opini di tengah masyarakat bahwa sebenarnya PKI adalah pejuang kemerdekaan RI, bahkan merupakan motor penggerak revolusi kemerdekaan. Lalu PKI pun diposisikan sebagai pihak yang difitnah dan dizalimi oleh Orde Baru untuk menarik simpatik masyarakat. Akhirnya PKI dijadikan sebagai pahlawan, sementara lawan-lawan PKI seperti TNI dan NU serta MASYUMI sebagai penjahatnya yang telah melakukan kezaliman dan kebiadaban.
Nah. ini pun disebut apalagi kalau bukan merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI di Indonesia.
14. LAMBANG PKI DI KALANGAN SELEBRITIS & KAWULA MUDA
PASCA REFORMASI 1998, marak beredar di internet sejumlah artis Indonesia ramai-ramai memakai kaos merah dengan gambar Palu Arit yang merupakan Lambang PKI, sehingga Kawula Muda para fans mereka pun menirunya. Selanjutnya, Lambang Palu Arit pun mulai ditemukan dimana-mana, bahkan mulai banyak anak muda yang menyukainya.
Inilah salah satu cara Gerakan Neo PKI mensosialisasikan Lambang PKI agar masyarakat akrab kembali dengan lambang tersebut. Ini juga sebagai INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
15. USULAN PENGHAPUSAN KOLOM AGAMA DALAM KTP
Di Jakarta, Si Kafir AHOK menyerukan agar kolom agama dihapuskan dari KTP. Seruan ini disambut dengan gegap gempita oleh kalangan Liberal dan kelompok-kelompok berhaluan kiri. Namun seruan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi.
Seruan AHOK wajib dicurigai sebagai Trik PKI, karena memang jika kolom agama dihapuskan maka kalangan PKI yang anti Agama dengan leluasa memiliki KTP tanpa agama. Dan AHOK pun patut dicurigai sebagai bagian dari Gerakan Neo PKI, karena dahulu memang kalangan China di Indonesia banyak terlibat dengan PKI.
Pantas, AHOK nekat melarang Ibadah Qurban, membongkar Masjid, mengusulkan Apartemen Pelacuran dan Pulau Judi, serta mencaci maki rakyat dan pejabat dengan bahasa kasar dan kotor, percis sifat dan sikap yang pernah dipertontonkan PKI dahulu.
In juga bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
16. RENCANA GUS DUR & SBY UNTUK MINTA MAAF KEPADA PKI
Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI pertama kali muncul di zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, namun tidak terjadi karena saat itu gelombang penolakan dari Kelompok Islam sangat besar, khususnya FPI yang sempat menurunkan 10.000 Laskar mengepung Istana Presiden dalam Aksi Anti PKI di Jakarta.
Wacana tersebut kembali muncul di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disebut SBY, bahkan sempat ada pengajuan dan pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) di DPR RI yang beraroma ”Pemutihan PKI”, namun lagi-lagi gagal karena mendapat penolakan keras dari Ormas dan Orsospol Islam di DPR RI.
Dari Wacana menjadi Rencana, sehingga ada langkah nyata pengajuan RUU KKR untuk PEMUTIHAN DOSA-DOSA PKI. Tentu ini juga merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
17. JANJI KAMPANYE JOKOWI JIKA MENANG MINTA MAAF KEPADA PKI
Santer berita, kini kelompok-kelompok kiri dan berbagai LSM Liberal menagih janji kepada Jokowi untuk meminta maaf kepada PKI. Konon informasinya, bahwa Jokowi saat kampanye Pilpres, secara ”diam-diam” punya ”kontrak politik” dengan mereka bahwa jika menang maka Jokowi akan minta maaf kepada PKI.
Jika berita ini benar, maka ini pun masuk dalam katagori INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
18. JARGON JOKOWI TENTANG REVOLUSI MENTAL
KARL MARX sebagai Bapak Komunis Dunia berpandangan bahwa agama adalah belenggu dan Tuhan adalah penjajah, sehingga manusia yang beragama dan bertuhan tidak memiliki kebebasan, karena jiwanya terbelenggu dengan aturan agama dan terjajah dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu menurut KARL MARX harus ada REVOLUSI MENTAL yang membebaskan dan memerdekan jiwa manusia dari belenggu agama dan jajahan Tuhan.
Sejak dulu hingga kini, kalangan KOMUNIS selalu mengkampanyekan REVOLUSI MENTAL, termasuk PKI di Indonesia era 1945 hingga 1965, untuk menjauhkan umat manusia dari agama dan hukum Tuhan. Kini, di Indonesia semenjak Jokowi menjadi Presiden RI, justru SANG PRESIDEN yang meneriakkan REVOLUSI MENTAL. Ada apa ?!
Apa karena Jokowi tidak tahu dan tidak paham dengan sejarah istilah REVOLUSI MENTAL ? Atau sebaliknya, justru beliau tahu dan paham serta memang sengaja mengkampanyekannya ? Walaahu A’lam.
Namun, yang jelas, kampanye REVOLUSI MENTAL Jokowi kini ditunggangi dan dimanfaatkan PKI untuk menghidupkan kembali jargon PKI yang dulu pernah populer itu, sehingga ini menjadi bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
19. RENCANA JOKOWI MINTA MAAF KEPADA PKI
Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI yang pernah muncul di zaman Gus Dur dan SBY, kini muncul kembali di zaman Jokowi. Dan kabar tentang RUU KKR yang pernah ditolak DPR RI, lalu kini oleh pemerintahan Jokowi diajukan kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI tahun 2015 patut dijadikan sebagai bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.
20. KERESAHAN TOKOH-TOKOH NU TENTANG PKI
Diberitakan oleh berbagai media bahwa KH Sholahuddin Wahid yang akrab dipanggil Gus Sholah sebagai cucu pendiri NU, Almarhum wal Maghfuur lahu Hadrotus Syeikh Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwasanya jika Jokowi minta maaf kepada PKI maka akan melukai hati dan perasaan warga NU.
KH Ahmad Hasyim Muzadi sebagai salah seorang sepuh NU dan juga anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) sejak lama di berbagai kesempatan sering menyatakan kekhawatrirannya tentang KEBANGKITAN PKI. Saat ini pun beliau tidak segan-segan menasihati Presiden RI agar tidak minta maaf kepada PKI.
Keresahan serupa dialami juga oleh kalangan Ulama sepuh NU di berbagai daerah. Di Bogor, pimpinan Pesantren Al-Ihya, KH Muhammad Husni Thamrin, sejak lama hingga kini selalu mengingatkan para santrinya dan segenap umat Islam di hampir setiap tausiyahnya agar WASPADA KEBANGKITAN PKI. Bahkan para Ulama dari berbagai kalangan, seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Al-Irsyad, hingga para Habaib dari Rabithoh Alawiyah, sama resah dan gelisahnya.
Karenanya, berbagai Ormas dan Tokoh Islam sepakat akan menggelar PARADE TAUHID bersama Umat Islam pada hari Ahad tanggal 16 Agustus 2015 dengan Long March dari Senayan ke Bunderan HI dari jam 7 pagi hingga 12 siang, yang salah satu tema utamanya adalah MELAWAN KEBANGKITAN PKI.
Nah, keresahan para Ulama dan Tokoh Islam dari berbagai kalangan juga merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI. Keresahan tersebut bukan tanpa alasan, apalagi mereka memiliki banyak lini untuk mengakses informasi dari Istana Presiden RI.
ANALISA DAN KESIMPULAN
Dua puluh INDIKASI KEBANGKITAN PKI tersebut di atas mulai naik ke permukaan sejak PASCA REFORMASI 1998, sehingga patut dicurigai jangan-jangan Reformasi 1998 tidak lain dan tidak bukan adalah REFORMASI PKI yang ditujukan untuk BALAS DENDAM bukan hanya kepada Rezim Orde Baru, tapi juga kepada para Ulama, Tokoh dan Ormas Islam, yang telah ikut andil menghancur-leburkan PKI di tahun 1965. Wallaahu A’lam.
Dengan dua puluh INDIKASI KEBANGKITAN PKI tersebut di atas menjadi jelas bahwa kewaspadaan umat Islam terhadap Kebangkitan PKI bukan PARANOID atau ketakutan yang berlebih tanpa alasan, melainkan sebagai upaya Sedia Payung Sebelum Hujan. Semoga Allah SWT menyelamatkan Bangsa dan Negara Indonesia dari Bahaya PKI. Aamiiin.
Hasbunallaahu wa Ni’mal Wakiil … Ni’mal Maulaa wa Ni’man Nashiir… [AW]
Baca Artikel Terkait:
