TEL AVIV, (Panjimas.com) – Wakil Menteri Luar Negeri Israel,Tzipi Hotovely mengungkapkan di hadapan Parlemen KNESSET pada hari Rabu, (17/03/2016) bahwa Israel melarang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Otoritas Palestina karena pihak Indonesia telah melanggar “pemahaman kesepakatan rahasia” dicapai antara Israel dan Indonesia, seperti dilansir oleh Haaretz.
Sesuai dengan pemahaman rahasia diantara kedua belah pihak, selain perjalanan Menteri Retno ke Ramallah Palestina, Ia juga diharapkan untuk dapat melakukan perjalanan ke Yerusalem dan bertemu dengan para pejabat senior Israel.
Jika persyaratan itu telah terpenuhi, ini akan menjadi kunjungan pertama oleh seorang Menteri Luar Negeri Indonesia ke Israel.
Tzipi Hotovely membuat pernyataan di depan sidang pleno Knesset dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh anggota Parlemen Knesset, Ahmad Tibi dari Faksi Persatuan Arab [United Arab]. “Mengapa kunjungan itu dicegah,” tanya Tibi, “dan apa kebijakan pemerintah Israel sehubungan dengan masuknya Menteri Luar Negeri ke wilayah Otoritas Palestina?”
Wakil menteri Luar Negeri Hotovely mengatakan bahwa Direktur Departemen Luar Negeri Israel Divisi Asia, Mark Sofer, telah mengunjungi Jakarta secara diam-diam beberapa hari sebelum perjalanan Menteri Luar Negeri Israel Retno Marsudi direncanakan dalam upaya untuk mencapai pemahaman Israel-Indonesia berkaitan dengan kunjungan Retno ke Ramallah, Palestina.
“Sudah ada pemahaman yang jelas bahwa kunjungan [Retno Marsudi ini] ke Ramallah juga akan mencakup kunjungan ke Israel dan pertemuan dengan para pejabat senior Israel di Yerusalem,” kata Tzipi Hotovely. “Itu adalah pemahaman yang umum mengenai kunjungan ke Israel. Kunjungan ke Otoritas Palestina harus dilakukan dengan syarat timbal balik – yakni Kunjungan ke Yerusalem, dan kunjungan ke Ramallah”
Hotovely mencatat bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia melanggar perjanjian dan memutuskan untuk melewatkan perjalanan ke Yerusalem.
“Dia [Retno Marsudi] mengerti bahwa dia akan melawan aturan yang telah ditetapkan Israel,” kata Hotovely. “Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan kami, Israel memiliki banyak rasa hormat untuk masyarakat Indonesia dan para pemimpinnya. Kami telah mempertahankan kontak dengan Indonesia pada serangkaian masalah, dan kami mengambil tindakan untuk memperbaiki hubungan setiap waktu.”
Wakil Menteri Luar Negeri Israel itu juga mengatakan bahwa aturan Israel telah ditetapkan oleh yang seorang pejabat asing senior yang ingin mengunjungi Otoritas Palestina juga harus mengunjungi Israel dan ini berlaku untuk semua negara, terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Tidak terkecuali untuk Indonesia dalam konteks ini,” kata Tzipi Hotovely. “Setiap kunjungan oleh anggota senior masyarakat internasional juga harus melewati Yerusalem.”
Anggota Parlemen Knesset, Ahmad Tibi membalas Tzipi Hotovely bahwa kebijakan yang dia disajikan membuktikan bahwa Israel adalah penjajah di wilayah ini dan memiliki kontrol atas siapa yang memasuki atau meninggalkan Otoritas Palestina. “Mengapa Anda harus ikut campur? Ini adalah negara yang telah diakui oleh PBB,” kata Ahmad Tibi.
Tzipi Hotovely menjawab Anggota Parlemen Ahmad Tibi bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia “terang-terangan melanggar” pemahaman yang dicapai dengan Israel menjelang kunjungannya. “Bila ada pemahaman antara negara-negara yang memiliki saluran untuk hubungan rahasia dan ini dilanggar, maka jangan heran jika Anda mencegah diri dari mengunjungi Otoritas Palestina.”
Anggota Parlemen Knesset, Ahmad Tibi adalah politisi muslim-arab yang merupakan pemimpin Ta’al, Pergerakan Arab untuk Perubahan , sebuah Partai Arab di Israel. Tibi telah menjabat sebagai anggota Parlemen Israel, Knesset sejak tahun 1999. Ia pernah menjadi panasihat politik Presiden Palestina Yasser Arafat (1993-1999). Tibi menyebut dirinya berkebangsaan Arab-Palestina, dan berkewarganegaraan Israel. Ia merupakan seorang anti-zionis dan menolak adanya Negara Yahudi
Retno Marsudi mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Otoritas Palestina seminggu yang lalu, setelah penyelenggaraan KTT Islam Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghadiri pertemuan puncak yang sama, di mana ia bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang mengatakan bahwa produk yang berasal dari “pemukiman ilegal Israel” di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan harus diboikot. Pernyataan tersebut juga termasuk sebagai klausul dalam ringkasan Konferensi.
Menteri luar negeri Indonesia sedang melakukan perjalanan ke Ramallah untuk meresmikan sebuah konsulat kehormatan Indonesia kepada Otoritas Palestina, sekaligus bertemu dengan rekannya Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al Maliki, serta Presiden Mahmoud Abbas. Karena keputusan Israel untuk tidak membiarkan Retno Marsudi untuk pergi ke Ramallah, Al Maliki mengatakan bahwa ia akan pergi ke Amman, ibukota Yordania untuk bertemu dengannya.
Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dengan populasi Muslim diperkirakan sekitar 200 juta. Tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, tetapi hubungan Israel-Indonesia melibatkan bidang perdagangan dan pariwisata. Para pengusaha Israel sering mengunjungi Indonesia, dan pejabat senior pemerintah Israel juga telah melakukan beberapa perjalanan di sana. Pada bulan Desember tahun 2013, Menteri Ekonomi Israel Naftali Bennett mengunjungi Indonesia. Pengusaha Indonesia mengunjungi Israel juga. Minggu depan delegasi wartawan senior Indonesia dijadwalkan akan tiba di Israel, atas undangan dari Kementerian Luar Negeri Israel. [IZ]
.
